Said Amir, S.Pd, Pengurus honorer K2 Provinsi Maluku Utara.
BARITORAYAPOST.COM (Jakarta) – Perekrutan PPPK yang mencapai 1 juta orang oleh Kemendikbud dianggap sebuah malapetaka bagi honorer K2. Dan hal itu juga merupakan kebijakan parsial, tidak subtansi dengan apa yang dirasa oleh tenaga honorer K2 yang sudah mengabdikan diri bertahun-tahun.
Demikian dikemukakan Said Amir, S.Pd, selaku pengurus honorer K2 Provinsi Maluku Utara, yang saat ini sedang memperjuangkan nasib honorer k2.
“Desakan kami hanya menjadi PNS. Apa sih yang susah buat negara? Mendikbud Nadim Makarim itu sebaiknya para honorer diberikan motor gratis dan kita usaha untuk gojek biar omsetnya pak menteri pendidikan bertambah. Malah itu lebih bagus dari pada K2 dijadikan PPPK,” sindir Said.
“Oleh karena, saya selaku pengurus honorer K2, dengan tegas menolak jika honorer K2 ikut PPPK. Karena menurut saya ini bukan kebutuhan tapi kemauan yang dipaksakan oleh Mendikbud. Tenaga honorer K2 itu bukan hanya guru, ada juga tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, penyuluhan dan tenaga teknis yang sudah berkerja bertahun-tahun. Masa disamakan dengan tenaga honor yang baru, dan harus tes lagi,”
Harapan kami, lanjut Said honorer K2 hanya butuh PNS, PNS dan PNS. Bukan kebijakan PPPK, maka dengan tegas kami honorer K2 menolak. Buktinya sampai saat ini teman-trman K2 yang ikut tes PPPK , sampai saat ini mereka mati sury. Alasan pemerintah anggaran tidak ada dan di bebankan ke Pemda-pemda dan Pemkot yang ada perekrutan PPPK tahun 2019.
“Inilah yang menjadikan kami sangat miris. Menurut hemat kami, mohon dipisahkan antara tenaga honorer K2 dan tenaga honor lainnya. kami hanya btuh sedikit penghargaan dari negara kepada anak bangsa yang sudah mengabdikan diri bertahun-tahun lamanya.
Angkat kami honorer K2 ini menjadi PNS. Bukan cari sulosi kami di-PPPK- kan.” (said/red/BRP).
