OJOL Minta Agar Dilegalkan Jadi Sarana Transportasi Publik

BARITORAYAPOST.COM (Jakarta) – Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (PPTJDI) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah segera melegalkan kendaraan roda dua berbasis aplikasi atau ojek online (Ojol) layaknya transportasi publik. 


Hal tersebut seiring pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ) yang masih bergulir.


Dalam UU tersebut, kendaraan bermotor roda dua tidak tergolong sebagai transportasi publik. “Kami sebagai perkumpulan dari para pengemudi ojol, di sini kita inginkan adanya perubahan UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang LLAJ. Sebelumnya sepeda motor bukan merupakan transportasi publik. Kami ingin adanya perubahan aturan itu, agar sepeda motor dapat menjadi bagian dari transportasi publik,” ujar Ketua Umum PPTJDI Igun Wicaksono saat rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi V DPR, Senin (6/7/2020).

RDPU tahap pertama PPTJDI dengan Komisi V DPR RI pada 20 Januari 2020 lalu. 


Bacaan Lainnya

Dalam usulannya, PPTJDI mengamati ketentuan dalam Pasal 1 ayat 10 UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang LLAJ, yang mengatur kendaraan bermotor umum merupakan kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran. 


Atas landasan tersebut, dia menilai, transportasi roda dua berbasis aplikasi memenuhi syarat sebagai transportasi publik.


“Yang kami juga ketahui, bahwa pengoperasian ojol roda dua ini hanya menggunakan izin dari Kemenkominfo, artinya bukan perusahaan berbadan hukum umum, kami juga berharap perusahaan aplikasi ojol bisa berbadan hukum transportasi,” ujar perwakilan PPTJDI Daniel. (afung/red/BRP)

Pos terkait