BARITORAYAPOST.COM (Banyumas) – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menggelar Sekolah Demokrasi Politik di Gedung BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui virtual, Rabu (19/1/2022) malam.
Sekolah Demokrasi Politik yang dihelat oleh pengurus PB HMI 2021-2023 tersebut mengambil tema ‘Manifestasi Gerakan Milenial Menuju Demokrasi yang Bermartabat’, digelar dari tanggal 18 hingga 22 Januari 2022 dan diikuti oleh 60 anggota.
Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa Sekolah Demokrasi Politik adalah konsep yang bagus agar dapat melihat peran pemuda, sehingga bisa membedakan mana konseptual pemikiran, aplikatif, atau berkontribusi.
“Setiap pemuda harus mampu membaca peluang dan meningkatkan kapasitas diri. Hari ini kalau kita hanya bermalas-malasan atau memiliki kemampuan yang hanya pas-pasan, jelas akan ditinggalkan,” katanya.
Ia berharap, Sekolah Demokrasi Politik ini mampu melahirkan ide atau gagasan yang membangun dan membawa perubahan wajah demokrasi.
Menurut Ganjar, konsep kegiatan ini menarik ditambah lagi dengan kondisi hari ini. “Harapan kami selaku pemerintah agar seluruh peserta dapat melahirkan ide yang menjadi rekomendasi, sehingga melahirkan demokrasi sehat.
Sementara, Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama menyampaikan pentingnya memahami demokrasi. Karena menurutnya,
dalam beberapa dekade menjadi perbincangan hangat pergeseran makna demokrasi yang semula dimaknakan luas, tetapi hari ini dimaknakan mengerucut sehingga mengubah konstruksi pikiran.
“Dalam beberapa dekade, demokrasi itu menjadi perbincangan hangat yang semakin dalam kita saksikan, ada pergeseran makna. Inilah yang menjadikan munculnya pemikiran bahwa demokrasi identik dengan elektoral atau pemilu,” terangnya.
Raihan menambahkan, tugas kita selaku mahasiswa dan selaku kaum intelektual agar mampu memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan bangsa dan negara kita.
Ilham Fadli selaku Ketua Bidang PDPP PB HMI juga menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk merawat demokrasi dengan kebhinnekaan.
Ilham menjelaskan, minat dari Sekolah Demokrasi Politik sangat banyak, namun karena kegiatan offline atau tatap muka, sehingga harus menerapkan protokol kesehatan.
“Jika tidak dbatasi, peserta dari seluruh Indonesia banyak. Terakhir kita dapat peserta 220, namun karena kita harus mengikuti instruksi pemerintah, maka kita batasi peserta menjadi 60 orang,” jelasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Jawa Tengah, Koordinator Presidium MW KAHMI Jawa Tengah Masrifan Jamil melalui virtual zoom, Kaban Kesbangpoldagr, Ketua Umum Badan Koordinasi Jawa Tengah, Ketua Umum Cipayung, dan Ketua BEM se-Kota Semarang. (est/Red/BRP)
