Baritorayapost.com, MURUNG RAYA – Sederet kontroversi dan kisah pilu guru-guru di SDN Tumbang Jojang, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya (Mura) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) beberapa hari ini terungkap.
Diawali dengan sebuah postingan di group media sosial yang menggambarkan usai tiga tahun tertatih dan mulai lunglainya dunia pendidikan di desa tersebut.
Sampai akhirnya viral di media sosial, aksi dari pihak BPD desa dan beberapa orang tua wali murid berinisiatif mengajar langsung anak-anaknya di ruang sekolah, akibat tidak adanya Guru PNS selaku tenaga pengajar.
“Kami sudah tidak mampu lagi membendung rasa kecewa, seperti puncak gunung es yang mulai akan mencair, terpaksa kami viralkan kondisi dunia pendidikan di desa kami. Dan berharap ada perhatian dari pemerintah atas kondisi tersebut,” kata Taufik Rahman Ketua BPD Desa Tumbang Jojang usai dihubungi melalu sambungan telp WhatsApp, Kamis (3/6/2022).
Sementara di hari yang sama, salah satu guru SDN Tumbang Jojang yang tidak ingin identitasnya di sebut, mengatakan bahwa terkait dengan beberapa pemberitaan di media online yang menyebut pihak dinas teknis melalui koordinator kecamatan setempat telah melayangkan sebanyak 2 kali surat peringatan atas mangkirnya guru-guru di sekolah tersebut. Secara pribadi tegas dia menyatakan hanya 1 kali.
“Sepengetahuan saya hanya 1 kali, dan itupun sebenarnya saat menerima surat itu kami sangat sakit hati bang. Waktu terima SP akibat saya opname di RS akibat keguguran, katanya di beri izin sakit tapi malah bolos hingga berujung SP,” ungkapnya saat di konfirmasi melalui pesan WhatsApp, Jumat (3/6/2022).
Menurutnya hal itu hanya pembelaan diri dari pihak dinas saja terkait SP, karena lembaran surat SP tersebut sudah beberapa tahun yang lalu, bukan yang saat ini.
Guru SDN Tumbang Jojang ini juga membeberkan, ini saya terakhir naik untuk melaksanakan tugas pada bulan Maret 2022 yang lalu. “Kalo terus kondisinya tunjangan (TPP.red) tidak di terima sampai saat ini, mau hidup dan makan menggunakan apa kami di sana. Sehingga kalo bicara masalah SP hingga pemecatan harusnya di teliti dulu wajar atau tidak di kenakan kepada guru yang mengajar di sana,” tegasnya. (Tim Redaksi)
