baritorayapost.com, PALANGKA RAYA – Asosiasi Bawi Dayak dan Pariwisata (Asbadata) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengikuti kegiatan acara FGD yang mengangkat tema “Transformasi Peran Polri dalam Penyelesaian Konflik Sosial Sengketa Lahan melalui Pendekatan Kearifan Lokal Falsafah Huma Betang” Kamis (18/07/2024).
Acara kegiatan tersebut, dibuka oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Djoko Poerwanto, diwakili Kepala Biro Perencanaan (Karorena) Polda Kalteng, Kombes Pol Andreas Wayan Wisaksono, S.IK.
FGD adalah Forum Group Disussion yang yang digelar oleh Karorena Polda Kalteng dengan tema “Transformasi Peran Polri Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal Huma Betang.”
Pada gelar acara tersebut Kombes Pol Andreas Wayan Wisaksono mengatakan, Kegiatan FGD ini adalah terobosan baru melihat fenomena yang ada di Kalteng, terkait konflik lahan khususnya terjadi di kalangan masyarakat Kalimantan dan Indonesia.
Sementara Hj Mulia Dina Ketua Asosiasi Bawi Dayak Propinsi mengatakan “Asbadata memberikan support dan apresiasi kepada Polda Kalteng yang begitu tegas dan bisa memberikan keamanan dan kesejukan untuk masyarakat di Kalimantan Tengah ini.” jelas Hj Mulia Dina .
Selanjutnya Hj Mulia Dina menerangkan,” mengenai tambang ilegal yang kerap kali adanya larangan atau penahanan untuk penambang ilegal karena mungkin itu mengakibatkan air tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat setempat karena tercemar” ujarnya.
Ketua Asosiasi Bawi Dayak dan Pariwisata Hj Mulia Dina berharap Pemerintah memberikan solusi agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan dan bisa bekerja untuk mendapatkan kesejahteraan dan bisa bekerja untuk mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
Kemudian Hj Mulia Dina juga menegaskan masalah sengketa sawit harus di pelajari dari akar rumputnya, itu kenapa bisa terjadi tumpang tindih, mungkin ini solusinya dari BPN ataupun Pemerintah setempat dan juga dengan Dewan Adat setempat pungkasnya. (Lusy).
