“Bung Hatta selalu menekankan value atau substansi dari apa yang ingin disampaikan utamanya terkait dengan kepentingan bangsa, jadi tidak semata-mata ngomong bebas tanpa isi ya,” papar Beni Kharisma.
Mohammad Hatta menggarisbawahi bahwa anak-anak muda tanah air yang pergi belajar ke Belanda tidak semata-mata memperkaya diri atai mencakapkan diri dengan ilmunya. Sebaliknya, penting untuk menekankan bahwa mereka adalah wakil rakyat terpelajar yang harus kembali ke Indonesia untuk memperjuangkan rakyatnya yang tengah berada di bawah penindasan kolonialisme.
“Hatta adalah seorang tokoh yang menjunjung tinggi freedom of speech. Kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Tapi, harus ada substansi yang diperjuangkan. Bukan asal bicara,” kata pria yang menamatkan Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan S-2 di Universitas Gadjah Mada ini.
Beni mengajak kita mempelajari Risalah Sidang BPUKI pada 15 Juli 1945. Bung Hatta yang selama ini lebih banyak mengemukakan pikirannya melalui tulisan, menunjukkan momen langka saat berpidato di forum itu.
“Apa isi pidatonya? Beliau ingin mewujudkan bahwa negara ini perlu dibatasi kekuasaannya, tapi rakyat perlu disejahterakan. Jangan sampai Indonesia jadi negara totalitarian. Akhirnya, jadilah Pasal 28 UUD 1945 terkait kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat,” urainya.
Legacy monumental lain Bung Hatta, yakni tak lama setelah memproklamirkan kemerdekaan bersama Bung Karno, Wapres Hatta mengeluarkan Maklumat 3 November 1945. Maklumat itu mendorong rakyat yang selama ini berada dalam berbagai perkumpulan untuk mendirikan partai politik sebagai bagian dari demokrasi.
“Apakah Hatta sepolitis itu? Sebenarnya tidak. Bung Hatta berharap, dengan parpol, suara rakyat tadi dapat dituangkan,” tutur Beni.
Mundur ke belakang, saat menjalani pengadilan oleh Kerajaan Belanda atas tuduhan sebagai provokator, Bung Hatta membuat sebuah pledoi yang sangat frontal.
