”Alhamdulillah tahun ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali mendapatkan opini WTP dari BPK-RI, ini merupakan yang kedelapan kalinya secara berturut-turut,” ujarnya.
Selanjutnya, sambung Sugianto Sabran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga meraih Terbaik 1 Kategori Kinerja Pengelolaan DAK Fisik tahun 2021 dari seluruh Provinsi se-Indonesia oleh Kemenkeu RI. Selain itu, berdasarkan penilaian dari Kemendagri RI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berada di urutan 5 besar nasional sebagai Daerah Berkinerja Terbaik Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah Tahun 2021 di Tahun 2022, sedangkan untuk wilayah Kalimantan, Kalteng meraih Peringkat 1.
”Pemerintah Daerah telah berupaya melaksanakan percepatan pembangunan di Kalimantan Tengah, terutama pada bidang insfrastruktur dengan fokus membuka keterisolasian wilayah pedesaan, demi mewujudkan Kalteng yang lebih maju dan sejahtera. Saya selaku koordinator Wilayah Kalimantan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), pada kesempatan pertama menginisiasi gagasan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) atas pengelolaan Sumber Daya Alam, pembagian persentasenya agar disesuaikan dengan persentase yang ideal sehingga Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasil dapat memiliki persentase yang lebih besar agar dapat digunakan untuk pembangunan daerah,” imbuhnya.
