baritorayapost.com, BARABAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menggelar Sosialisasi PNBP Penilaian Kompetensi melalui Assessment Center Polri sebagai langkah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintahan, bertempat di Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten HST, Jumat (8/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkenalkan sistem penilaian kompetensi yang objektif, profesional, dan telah terakreditasi secara nasional bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Staf Ahli Administrasi Umum Setda HST, Syahriani Effendi yang mewakili Bupati HST mengatakan, penilaian kompetensi melalui Assessment Center memiliki peran penting dalam membangun sistem manajemen ASN yang modern dan profesional.
Menurutnya, di tengah perkembangan birokrasi saat ini, ASN tidak hanya dituntut mampu menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus memiliki kompetensi, integritas, kemampuan kepemimpinan, serta kecakapan dalam menghadapi dinamika pelayanan publik.
“Di era birokrasi modern saat ini, ASN tidak hanya dituntut mampu bekerja secara administratif, tetapi juga harus memiliki kompetensi, integritas, kemampuan kepemimpinan, serta kecakapan menghadapi dinamika pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, kerja sama dengan Assessment Center Polri menjadi langkah strategis bagi Pemerintah Kabupaten HST dalam memperoleh metode penilaian kompetensi yang lebih terukur, transparan, dan akuntabel.
“Melalui proses ini diharapkan akan lahir aparatur yang benar-benar sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kasubag Bagbinkar Biro SDM Polda Kalsel, Kompol Saparyanto menjelaskan bahwa Assessment Center Polri saat ini telah digunakan secara luas oleh berbagai kementerian, pemerintah daerah hingga perusahaan besar di Indonesia.
Ia menyebutkan, Assessment Center Polri telah memperoleh akreditasi A atau kategori unggul sehingga kualitas penilaiannya memiliki standar tinggi dan terpercaya.
“Hingga akhir tahun, banyak pihak yang melaksanakan asesmen melalui Polri, tidak hanya di Kalimantan Selatan tetapi juga di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa tarif asesmen yang diterapkan telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Pemerintah (PP), sehingga seluruh pelaksanaannya bersifat resmi dan mengikat.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten HST semakin siap menghadapi tantangan birokrasi modern serta mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berkualitas kepada masyarakat.( Hendra )
