baritorayapost.com, BARITO TIMUR – Puluhan Wartawan yang bertugas di Kabupaten Barito Timur (Bartim) yang tergabung dalam Forum Wartawan Barito Timur mengancam akan melakukan aksi damai jilid dua terkait polemik adanya tiga oknum wartawan yang diduga memonopoli Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2024 sebesar Rp400 Juta.
Namun sebelum melakukan aksi, Forum Wartwan Barito Timur terlebih dahulu secara resmi bersurat kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Timur pada Jumat (27/09/2024).
Hal itu dilakukan dipicu atas adanya polemik yang berkembang terkait dugaan adanya kontrak ABT tahun 2024 yang di monopoli oleh tiga oknum wartawan yakni Klik barito, Ayo Kalteng (ka biro wartawan Kalteng Pos) dan Jurnalis Pos.
Koordinator Forum Wartawan Barito Timur, Yulius Yartono dalam keterangannya mengungkapkan surat yang dilayangkan, Forum Wartawan menyampaikan kekhawatirannya terhadap indikasi adanya ketidakprofesionalan dan penyalahgunaan kewenangan oleh penjabat Bupati Bartim pengelolaan ABT sebesar Rp400 juta yang hanya diberikan kepada tiga media tertentu (Klik barito, Ayo Kalteng, Jurnalis Pos red).
Yuliius menyatakan bahwa tindakan ini tidak hanya mencoreng nama baik profesi wartawan, tetapi juga berpotensi merusak hubungan antara media dan pemerintah daerah yang selama ini terjalin dengan baik.
“Kami merasa perlu menyampaikan surat resmi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap marwah profesi wartawan yang harus dijaga dengan baik. Keterlibatan oknum wartawan dalam polemik kontrak ABT 2024 ini sangat disayangkan karena berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pers,” ucap Yulius selakub Koordinator Forum Wartawan Bartim dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya, dana ABT tersebut, seharusnya dikelola secara adil, transparan dan profesional, dengan mengedepankan etika jurnalistik serta mematuhi peraturan yang berlaku. Forum Wartawan juga meminta agar Pemkab Barito Timur dan DPRD segera menindaklanjuti permasalahan ini.
Oleh karena itu, dari forum Wartawan Barito Timur telah menyampaikan pernyataan sikap kepada Pemkab dan DPRD Bartim tegas untuk memperhatikan para pekerja Pers yang mendapat perlakuan tidak adil.
“Kami meminta kepada Pj Bupati Bartim agar melakukan pergantian kepala DiskominfoSantik dan kepala bidangnya yang bisa bekerja profesional dan berlaku adil. Selain itu kamin dari Forom Wartwan Bartim meminta agar kontrak kerja sama Adventorrial bagi 4 (empat) media yakni Klikbarito, Ayo Kalteng, Kalteng Pos dan Jurnalis Pos di tiadakan,” tegas Yilius.
Selain itu, dalam Surat tersebut itu juga, kami meminta agar ke depan, pengelolaan kontrak advertorial antara media dan pemerintah dilakukan dengan lebih selektif dan terbuka, guna menghindari praktik-praktik yang bisa mencederai prinsip independensi pers.
“Saya bersama teman-teman yang tergabung pada Forum Wartawan Barito Timur berharap, permasalahan ini dapat diselesaikan secara baik tanpa mengorbankan kredibilitas profesi wartawan,” pungkasnya.(BRP).
