Pada kesempatan itu, Miswahyuni juga berharap agar pihak terkait segera menanggapi keluhan warga yang terdampak, membuat sumur bor lengkap dengan mesin dan penampungan air. Begitu juga untuk PDAM lebih fokus melakukan penjernihan air yang dialirkan ke pelanggan.
“Pemerintah harus bisa memikirkan untuk masyarakat, membuat sumur atau sumber air dari PDAM yang lebih bagus lagi. Karena sumber air PDAM dari sungai sudah tercemar,” ungkapnya.
Ditempat yang sama, Kepala desa Matabu, Juni Setiawan menjelaskan bahwa sejauh ini dirinya masih menunggu pihak perusahaan dan pemerintah daerah untuk menanggapi secara serius keluhan warganya.
“Kita masih tetap berharap kepada pihak perusahaan, terutama Pemerintah daerah dan kita sudah memberikan waktu sampai selesai Pemilu,” terang Juni.
Dirinya juga meminta respon cepat dari pemerintah daerah untuk menanggapi keluhan warga yang terdampak kebutuhan pokoknya akibat aktifitas tambang batubara.
“Mohon ada respon, tanggapan dari pemerintah daerah juga saya dengar sampai air surut akan turun kelapangan dan ternyata sampai saat ini sudah hampir dua minggu cuaca panas dan air sudah surut tetapi masih belum ada respon,” tutur Juni.
Selaku Kepala desa Matabu, Juni yang menerima keluhan warga terkait rencana aksi damai akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.
“Kalau memang tidak ada tindaklanjut sampai awal bulan tiga ini, kita akan mengajukan surat permohonan aksi damai. Apakah nanti dikantor Bupati ataupun langsung turun ke lapangan perusahaan tambang terkait,” jelasnya singkat.
Sebelumnya, Juni sudah koordinasi dengan pihak perusahaan yaitu PT. TEI, PT. MPL dan PT.SLS meminta kepastian. Selaku pemimpin masyarakat desa Matabu yang kerap kali menerima keluhan warga terkait penyelesaian maupun solusi untuk penyediaan air bersih, Juni menegaskan agar pihak perusahaan dapat merealisasi penyediaan sumur bersih sebagai sarana menampung air bersih yang nantinya digunakan oleh warga yang terdampak. (BRP)
