Agar, dugaan – dugaan dari penyalahgunaan wewenang terkait dengan loby – loby kemitraan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Hal itu dia sampaikan, mengingat besarnya potensi – potensi alam maupun letak geografis Barsel dalam persoalan mitra kerja.
Dilihat dari potensi – potensi alam dan letak geografis di Kabupaten Barsel, Perusda DB seharusnya mampu bersaing dalam kemitraan usaha.
“Misalnya, turut serta dalam kemitraan usaha di perusahaan pertambangan dan perkebunan melalui jasa lainnya. Tapi tidak hanya sampai disitu saja, Perusda DB setidaknya mampu membuat terobosan – terobosan dalam kegiatan usaha,” ucapnya.
Ketika ditanyakan Tim DPC AWPI Barsel kepada Kepala DPPKAD Barsel Akhmad Akmal Husaen, SSTP, MA terkait persoalan tersebut dimaksud mengatakan, realisasi Perusda DB pada 2019 sampai dengan berdasarkan data pada 2021 terakhir, bahwa untuk pendapatan Perusda DB masih nol persen.
“Artinya tidak ada penerimaan dan pemasukan dari usaha yang dijalankan Perusda DB,” bebernya berdasarkan keterangan yang disampaikan Kepala DPPKAD Barsel itu.
Ketika ditanyakan terkait dengan kendala yang dihadapi Perusda DB sehingga persentasi menjalankan usahanya mengalami nol persen dalam penerimaan dan pemasukannya itu, dijelaskan dirinya hal itu masih belum di dalami pihaknya.
“Sehingga Perusda DB tidak terdata masuk PADnya itu, itu kita tidak mengetahuinya,” demikian pungkas Ketua DPC AWPI Barsel Ade Soebara Noor berdasarkan keterangan Akhmad Akmal Husaen kepada media ini. (Tim BRP).
