baritorayapost.com, BARABAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menegaskan pentingnya kesamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengendalian inflasi, khususnya terhadap komoditas lokal yang selama ini menjadi penyumbang utama kenaikan harga.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan yang digelar di Auditorium Setda HST, Senin pagi (9/2/2026), yang menghadirkan berbagai unsur terkait untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam menekan laju inflasi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Bupati HST Samsul Rizal yang diwakili Wakil Bupati HST Gusti Rosyadi Elmi dalam sambutannya menegaskan bahwa meskipun pengendalian inflasi secara umum menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting, terutama pada item-item penyumbang kenaikan harga di daerah.
“Inflasi ini memang porsi besarnya ada di pusat, tetapi daerah juga punya peran, terutama pada komoditas tertentu,” ujarnya.
Ia mencontohkan sejumlah produk lokal seperti beras, lombok, dan ikan yang terbukti memberi kontribusi signifikan terhadap pergerakan Indeks Harga Konsumen di HST.
Menurutnya, pengendalian inflasi menjadi sangat krusial karena dampaknya paling dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah. Kelompok miskin akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, sementara masyarakat yang berada di kategori rentan miskin harus semakin berhati-hati dalam mengatur pengeluaran.
“Sangat penting dan sangat urgen, karena kenaikan inflasi yang tinggi akan sangat berdampak pada masyarakat Hulu Sungai Tengah yang miskin dan rentan miskin,” tegas Wakil Bupati.
Berdasarkan data, sekitar 5 persen penduduk HST masuk kategori miskin. Angka tersebut semakin memprihatinkan jika ditambah dengan sekitar 38 persen masyarakat yang tergolong rentan miskin, yaitu kelompok yang berpotensi jatuh ke garis kemiskinan akibat faktor-faktor seperti sakit atau kehilangan mata pencaharian.
Secara keseluruhan, hampir separuh penduduk HST berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Tercatat sekitar 118.000 jiwa berada pada desil 1 hingga 5 yang berhak menerima bantuan pemerintah. Sementara itu, masyarakat pada desil 6 ke atas memiliki daya beli yang relatif lebih baik, namun tetap memerlukan dukungan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Wakil Bupati menekankan bahwa tujuan utama pengendalian inflasi adalah menjaga daya beli masyarakat agar kelompok rentan tidak semakin terpuruk. Karena itu, langkah yang diambil harus tepat sasaran dan sesuai dengan penyebab utama kenaikan harga.
Ia juga mengingatkan agar tidak mengambil kebijakan yang tidak relevan dengan sumber masalah. “Jangan melakukan langkah-langkah Jaka Sembung, yang tidak ada hubungannya,” ujarnya.
Sebagai contoh, menggelar pasar murah minyak goreng tidak akan efektif jika penyumbang utama inflasi justru berasal dari komoditas ikan atau cabai.
Untuk itu, diperlukan data yang akurat mengenai komoditas yang secara konsisten menjadi pemicu inflasi, sehingga intervensi dapat difokuskan pada sektor yang tepat seperti pertanian dan perikanan. Ia mencontohkan, meskipun Kalimantan Selatan dikenal sebagai daerah surplus beras, harga beras masih kerap bergejolak dan perlu dikaji lebih dalam, baik dari sisi distribusi maupun faktor lainnya.
Strategi yang dinilai lebih efektif adalah melalui operasi pasar dan pemberian subsidi pada komoditas penyumbang utama inflasi, dibandingkan pasar murah yang sifatnya hanya sementara. Selain itu, ia menegaskan pentingnya tindak lanjut hasil rapat agar koordinasi tidak berhenti sebatas formalitas.
Melalui pertemuan ini, Pemkab HST berharap stabilitas inflasi dapat terjaga pada bulan-bulan mendatang, dengan catatan setiap kebijakan yang diambil disertai pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan demi kepentingan masyarakat luas. (Mask95)
