baritorayapost.com, BARITO TIMUR – Wakil Bupati Barito Timur (Bartim), Adi Mula Nakalelu, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan tambang PT Bartim Coalindo. Dalam sidak tersebut, Wabup menemukan adanya dugaan pelanggaran serta kerusakan lingkungan di area operasional perusahaan.
Sidak lapangan itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan dan keluhan masyarakat terkait aktivitas pertambangan. Wabup Adi Mula Nakalelu turun langsung ke lokasi dan meninjau sejumlah titik yang diduga bermasalah.
Dalam kegiatan tersebut, Wabup Bartim didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Barito Timur untuk melakukan pengecekan dan pengawasan teknis di lapangan.
Adi Mula Nakalelu menegaskan bahwa hasil temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Ia menyebutkan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di Bartim wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait perlindungan lingkungan.
“Jika ditemukan pelanggaran dan kerusakan lingkungan, tentu akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” tegaanya, Jum’at (301).
Pemerintah Kabupaten Barito Timur, lanjut Wabup, berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dan tidak akan mentolerir aktivitas usaha yang merugikan masyarakat maupun lingkungan sekitar.
Sementara itu, pihak DLH Bartim akan melakukan kajian lebih lanjut atas temuan di lapangan sebagai dasar rekomendasi tindak lanjut terhadap perusahaan yang bersangkutan
Menanggapi temuan itu, Hermanto, warga Desa Dusun Tengah, menyampaikan terima kasih atas respon cepat bapak wakil Bupati Bartim, Adi Mula Nakalelu yang turun langgeng kelapangan Untuk melihat langsung aktivitas tambang PT. Bartim Coalindo. Ia berharap pemerintah dapat bertindak tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan lingkungan.
“Kami berharap pemerintah melalui dinas Lingkungan Hidup tidak hanya meninjau, tetapi juga mengambil tindakan tegas agar kerusakan lingkungan tidak terus berlanjut,” ujar Hermanto.
Ia menyampaikan bahwa aktivitas pertambangan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama terkait dampak terhadap lingkungan dan sumber air.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan segera menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (BRP)
