Sabam juga menambahkan, terkait perjanjian dengan PT BMB yang ditandatangi oleh oknum pengurus DAD Kalteng, yang bersangkutan melanggar aturan, sesuai Ketetapan DAD Kalteng Nomor 1 tahun 2019, tentang Tata Organisasi DAD Kalteng, pasal 16 , yang , Pengurus DAD Kalteng berhak untuk:
Poin b “ menandatangani perjanjian kemitraan dengan pemerintah, dengan swasta, dan dengan lembaga-lembaga lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri.
NAMUN PADA poin d, diatur “ Untuk melaksanakan poin b, HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN rapat pleno DAD Kalteng.
Saat menandatangani kerja sama dengan PT BMB, sang oknum pengurus DAD Kalteng tersebut tidak pernah mendapat persetujuan melalui rapat pleno DAD Kalteng.
Kemudian pada pasal 17 disebutkan “ Pengurus DAD Kalteng bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh tugas berdasarkan wewenang dan hak yang diembannya dengan ketentuan sebagai berikut
“Setiap perjanjian kemitraan yang ditandatangani oleh dan atas nama DAD Kalteng , demikian juga terhadap segala macam bantuan yang diterimanya, WAJIB disampaikan kepada seluruh anggota “.
