PULANG PISAU – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, Polres Pulang Pisau menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025. Acara ini dilaksanakan di Aula Satya Haprabu Polres Pulang Pisau, pada Selasa (03/06/2025).
Kegiatan FKP ini dibuka secara resmi oleh Kapolres Pulang Pisau, AKBP Iqbal Sengaji, dan dihadiri sejumlah unsur strategis, di antaranya Kabag RBP Rorena Polda Kalteng, Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Wakil Ketua Pengadilan Pulang Pisau, para stakeholder, pengguna layanan kepolisian, serta pejabat dari berbagai satuan fungsi pelayanan publik Polres Pulang Pisau, seperti Kabagren, Kasat Lantas, Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, dan Ka SPKT.
Forum ini menjadi sarana penting untuk memperkuat komunikasi dua arah antara penyelenggara layanan (Polri) dan penerima layanan (masyarakat). Melalui forum ini, masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, saran, dan evaluasi, yang akan menjadi dasar dalam peningkatan kualitas layanan kepolisian.
Kapolres Pulang Pisau AKBP Iqbal Sengaji, menyampaikan bahwa pelaksanaan FKP merupakan wujud nyata komitmen Polres Pulang Pisau dalam membangun pelayanan publik yang transparan dan profesional.
“Forum ini kami hadirkan sebagai ruang dialog terbuka antara Polri dan masyarakat, untuk mendengar langsung kritik dan saran yang membangun, demi penyempurnaan kualitas pelayanan di lingkungan Polres Pulang Pisau,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi dan dukungan dari masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.
“Saat ini, Polres Pulang Pisau tengah berproses dan berupaya maksimal untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), setelah sebelumnya berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Untuk itu, kami mohon dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat,” imbuhnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari masing-masing satuan fungsi, yakni pelayanan SIM, SKCK, SPKT, dan Reskrim. Dalam sesi ini, para peserta menerima penjelasan terkait alur pelayanan, standar operasional, kendala di lapangan, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh setiap fungsi.
Sementara itu, Kabag RBP Rorena Polda Kalteng menekankan bahwa FKP ini menjadi bagian penting dari proses menuju Zona Integritas, serta sebagai momentum evaluasi kolektif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“FKP ini bukan sekadar forum seremonial, namun merupakan komitmen konkret Polri dalam membangun pelayanan yang bersih, transparan, dan profesional. Semua masukan yang disampaikan akan kami tindak lanjuti sebagai bahan evaluasi,” pungkasnya (Humasrespulpis)
