baritorayapost.com, JATINANGOR– Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan. Salah satunya melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Kompetensi Kepemimpinan Pemerintahan bagi Pembakal dan Lurah se-Kabupaten HST Tahun Anggaran 2026.bertempat di Kampus IPDN Jatinangor. Senin (2/11).
Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis Pemkab HST dalam membangun kepemimpinan pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan agar semakin profesional, disiplin, transparan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Penguatan kapasitas ini menyasar 169 wilayah pemerintahan, terdiri dari 161 desa dan delapan kelurahan. Para pembakal dan lurah sebagai ujung tombak pelayanan publik diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang responsif sekaligus mendorong pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam materi yang disampaikan Wakil Bupati HST Gusti Rosyaldi Elmi, mewakili Bupati HST Samsul Rizal, ditekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kualitas kepemimpinan dalam mengelola organisasi dan mengambil keputusan.
Menurutnya, semangat pengabdian harus diimbangi dengan kemampuan manajerial, kedisiplinan aparatur, serta pemahaman terhadap aturan dan standar operasional pemerintahan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penerapan Peraturan Bupati HST Nomor 30 Tahun 2024 tentang Disiplin Aparatur Desa. Regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi pembakal dalam membina perangkat desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan tertib, efektif, dan sesuai ketentuan.
Selain penguatan disiplin, transformasi digital dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi materi penting. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), termasuk pengembangan sistem daring dan transaksi non-tunai, menuntut kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis serta integritas tinggi.
Melalui sistem pengelolaan keuangan yang semakin modern, pemerintah desa diharapkan mampu meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta memastikan setiap penggunaan APBDes dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Tidak hanya berorientasi pada kemampuan administratif, peningkatan kapasitas ini juga menitikberatkan pembentukan karakter kepemimpinan melalui pembinaan fisik, mental, dan kedisiplinan di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Para peserta diharapkan tidak sekadar memperoleh pengetahuan selama mengikuti kegiatan, tetapi juga mampu menerapkannya melalui rencana aksi nyata di wilayah masing-masing.
Di antaranya penyelesaian persoalan dan konflik masyarakat, pengembangan inovasi pelayanan, hingga penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dalam aspek pembangunan ekonomi, pembakal dan lurah didorong lebih jeli menggali potensi serta mengembangkan komoditas unggulan lokal. BUMDes diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha, sekaligus meningkatkan pendapatan asli desa.
Sementara itu, dalam upaya penanganan persoalan sosial, penggunaan data yang akurat dan mutakhir menjadi perhatian utama.
Hal ini penting untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting agar intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab HST berharap lahir pemimpin-pemimpin pemerintahan desa dan kelurahan yang tidak hanya kuat dalam administrasi, tetapi juga memiliki visi pembangunan, kemampuan berinovasi, serta keberanian mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat.
Dengan kepemimpinan yang semakin profesional, disiplin, dan adaptif terhadap perubahan, pemerintahan desa dan kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan. (mask95)
