Menurutnya, bantuan pembukaan yang diberikan pemerintah daerah berupa anggaran sebesar Rp2,5 juta per hektare.
Untuk memastikan program dan bantuan yang digulirkan pemerintah ini tepat sasaran, maka Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP di setiap kecamatan ditugaskan untuk melakukan pendataan bersama pemerintah desa.
“Minggu depan tim dari dinas akan turun ke lapangan untuk memverifikasi data penerima bantuan maupun lahan yang akan ditanami sawit. Khusus tahun ini bantuannya berupa pembukaan lahan dulu,” kata Trikorianto.
Selanjutnya pada tahun anggaran 2023, para petani yang telah mendapatkan bantuan pembukaan lahan akan diberikan bantuan bibit, sarana produksi pupuk dan obat-obatan.
“Syaratnya penerima bantuan bukan PNS, TNI atau Polri, kemudian lahan yang mau ditanami sawit subur, bukan lahan sawah, tidak masuk dalam kawasan hutan, tidak mengganggu lahan karet serta satu keluarga maksimal satu hektare,” pungkasnya. (BRP)
