baritorayapost.com, BARITO TIMUR – Belum lama ini beredar di media sosial terkait Rancangan Undang Undang (RUU) dengan narasi mengenai pengesahan RUU Perampasan Aset pada Maret 2025, yang merupakan hoaks. RUU Perampasan Aset baru masuk Prolegnas 2023, tetapi belum dibahas dan disahkan. Dikutip dari Kompas.com bahwa RUU tersebut tidak ada kaitannya dengan aturan penyitaan kendaraan bermotor oleh kepolisian. Namun ramai di bahas terkait Pemutihan Pajak yang digaungkan oleh Gubernur Jawa Barat hingga viral di media sosial, disisi lain hal tersebut turut menjadi perhatian di setiap daerah untuk memberlakukan kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemutihan Pajak kendaraan bermotor.
Berbeda dengan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang sebelumnya telah mengagendakan Pemutihan Pajak kendaraan bermotor setiap tahun dengan berbagai macam faktor. Hal itu dikemukakan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Barito Timur, Suma Wara Maharati,SE,M.Si menjelaskan bahwa setiap tahun diberlakukan Pemutihan Pajak kendaraan bermotor untuk provinsi Kalteng termasuk kabupaten Barito Timur.
“Ini kami informasikan untuk pemutihan itu sebenarnya setiap tahun ada di Kalimantan Tengah, biasanya di bulan Mei atau Agustus. Ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya,” ucap Suma saat diwawancarai awak media di kantornya, Jum’at (11/04/2025).
Menurutnya Pemutihan Pajak kendaraan bermotor dilakukan ada berbagai jenis atau faktor terkait penghapusan denda keseluruhan ataupun lainnya, namun hal itu berdasarkan kebijakan pemerintah provinsi.
“Kami mengikuti dari provinsi, karena pemungutan itu dilaksanakan oleh provinsi kita menerima option pajaknya untuk 2025. Kalau dulu bagi hasil, tapi kabupaten harus membantu dengan kegiatan-kegiatan. Artinya kalau pemutihan itu misalnya harus mengikuti seperti yang ada di Jawa Barat, nanti akan dilihat lagi ke data,” jelasnya.
