Baritorayapost.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan tidak akan berdampak pada kualitas pelayanan publik maupun kelangsungan pembangunan daerah. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemprov Kalteng tetap menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, saat dialog dan silaturahmi bersama insan pers Kalteng yang berlangsung di halaman Rumah Jabatan Gubernur, Sabtu (31/1/2026) sore.
Gubernur menjelaskan, efisiensi anggaran difokuskan pada pos-pos belanja yang masih dapat ditekan dan ditata ulang, tanpa menyentuh pelayanan langsung kepada masyarakat. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga efektivitas pengelolaan keuangan daerah agar lebih tepat sasaran.
“Efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan. Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Yang kita lakukan adalah menata ulang pengeluaran agar lebih efektif,” ujar Agustiar Sabran.
Ia menyebutkan, penghematan dilakukan pada belanja operasional seperti rapat di luar kantor atau hotel, pengadaan alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, serta sejumlah pengeluaran lain yang dinilai masih bisa ditunda.
Menurut Gubernur, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah, kata dia, harus tetap hadir dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
“Dalam kondisi anggaran terbatas sekalipun, pemerintah tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur juga masih menjadi perhatian Pemprov Kalteng. Namun demikian, realisasinya disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah yang tersedia.
“Pembangunan infrastruktur tetap kami upayakan, meskipun belum bisa maksimal di seluruh wilayah,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menjamin pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Ia memastikan negara akan hadir bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
“Apabila ada masyarakat yang sakit dan tidak mampu, pemerintah akan memberikan jaminan,” ujarnya.
Di tengah kebijakan pengetatan anggaran, Pemprov Kalteng juga memastikan perhatian terhadap kesejahteraan pemuka agama dan tokoh adat tetap berjalan. Menurut Agustiar Sabran, peran ustaz, pendeta, pastor hingga mantir adat sangat strategis dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial di Kalimantan Tengah.
“Mereka adalah mitra pemerintah di tengah masyarakat, sehingga tetap menjadi perhatian,” katanya.
Dialog dan silaturahmi tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pimpinan dan perwakilan berbagai organisasi pers di Kalimantan Tengah, di antaranya PWI, IJTI, AMSI, SPS, IPJI, SPRI, AWPI, AJV, dan insan pers dari berbagai media.
Melalui forum ini, Pemprov Kalteng kembali menegaskan komitmennya menjaga kesinambungan pembangunan dan kualitas pelayanan publik, meskipun dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran daerah.
