baritorayapost.com, PALANGKA RAYA – Tragedi kebakaran kembali terjadi di lingkungan kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Rabu dini hari, 12 Agustus 2026, sekitar pukul 02.00 WIB, menghanguskan gedung yang selama ini digunakan sejumlah unit kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Gedung tersebut diketahui digunakan antara lain oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah serta sejumlah bagian pelayanan internal pemerintahan.
Kebakaran tersebut menjadi perhatian publik karena terjadi di lokasi yang sama dengan kebakaran besar yang pernah melanda gedung berlantai dua tersebut pada 11 November 2015.
Ketua Umum Aliansi Dayak Bersatu (ADB) Kalimantan Tengah, Megawati, menyampaikan keprihatinan atas terulangnya peristiwa kebakaran di kompleks pemerintahan tersebut. Menurut ADB, kejadian berulang di lokasi yang sama menimbulkan pertanyaan mengenai sistem keamanan dan pencegahan kebakaran pada fasilitas pemerintahan.
Dalam bahan yang disampaikan ADB, kebakaran tahun 2015 sebelumnya telah ditangani melalui penyelidikan oleh kepolisian bersama Polda Kalteng dan Laboratorium Forensik (Labfor) Mabes Polri.
Hasil penyelidikan saat itu disebut mengindikasikan adanya unsur kesengajaan atau pembakaran, namun pelaku maupun pihak yang bertanggung jawab belum terungkap hingga kini. Gedung yang terbakar pada 2015 tersebut kemudian dibangun kembali melalui rehabilitasi total pada 2016 dengan nilai anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp22 miliar.
Soroti Fasilitas Keselamatan
ADB juga menyoroti fasilitas keselamatan kebakaran di sekitar lokasi. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah dugaan tidak berfungsinya hidran saat kejadian.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan pemeriksaan teknis secara objektif untuk memastikan seluruh sistem proteksi kebakaran di kompleks pemerintahan berfungsi sebagaimana mestinya.
ADB menilai, terlepas dari penyebab kebakaran yang nantinya ditetapkan berdasarkan hasil penyelidikan resmi, aspek pencegahan dan kesiapsiagaan harus menjadi perhatian serius.
Peristiwa kebakaran kini tengah diselidiki aparat berwenang, termasuk INAFIS Polres Palangka Raya, Polda Kalimantan Tengah dan tim Laboratorium Forensik Mabes Polri.
ADB meminta proses investigasi dilakukan secara profesional, transparan dan tuntas sehingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai penyebab kebakaran.
ADB juga mendorong pemeriksaan rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar kompleks untuk mengetahui aktivitas maupun pergerakan yang terjadi sebelum kebakaran. Selain itu, ADB meminta apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan, aparat dapat mengungkap pelaku maupun pihak yang berada di balik peristiwa tersebut berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan.
Dorong Audit Sistem Pencegahan Kebakaran
Tidak hanya menyoroti proses hukum, ADB juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan kebakaran di seluruh fasilitas pemerintahan.
Pemeriksaan tersebut antara lain mencakup instalasi listrik, sistem pencegahan kebakaran, ketersediaan dan kelayakan APAR, hidran serta sarana pendukung keselamatan lainnya.
ADB juga membuka peluang melibatkan pihak independen, seperti ahli konstruksi, akademisi, lembaga pengawas maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penilaian objektif terhadap sistem keselamatan gedung.
Sebagai bentuk kepedulian, ADB menyatakan dalam waktu dekat akan menyampaikan surat kepada Polda Kalteng, Polres Palangka Raya dan Gubernur Kalimantan Tengah terkait perhatian serta aspirasi tersebut.
Ketua Umum ADB Kalimantan Tengah berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi, khususnya pada fasilitas pelayanan publik dan perkantoran pemerintahan.
ADB menyatakan siap ikut berperan serta membantu pemerintah dalam mengawasi dan memantau aspek keamanan dan keselamatan fasilitas pelayanan publik, khususnya di Palangka Raya dan Kalimantan Tengah secara umum. (Lsy/BRP)
