baritorayapost.com, PULANG PISAU – Kejaksaan Negeri Pulang Pisau melaksanakan kegiatan penyerahan tersangka US dan barang bukti (Tahap II) perkara dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah APBN untuk pengadaan perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau dengan potensi kerugian keuangan negara Rp.241.097.818.
Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Deddy Yuliansyah Rasyid SH MH memberikan bahwa hari ini Senin 30 Oktober 2023 Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah melaksanakan kegiatan penyerahan tersangka US dan barang bukti (Tahap II) perkara dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah APBN untuk pengadaan perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020.
” Hari ini kita melaksanakan tahap II perkara perkara dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah APBN untuk pengadaan perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau dengan tersangka US, ” ucap Deddy Yuliansyah Rasyid, Senin (30/10/2023).
Deddy menjelaskan dalam perkara tersebut, Tim Penyidik Kejari Pulang Pisau menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dalam kegiatan pengadaan APD yang bersumber dari dana hibah APBN kepada Pemkab Pulang Pisau, kemudian digunakan KPU dalam rangka penyelenggaraan Pilgub dan Wagub Kalteng tahun 2020.
” Kemudian Tim Penyidik Kejari Pulang Pisau juga berkolaborasi dengan Inspektorat Pulang Pisau untuk melakukan Perhitungan Kerugian Negara dan didapatkan hasil audit yakni sebesar Rp.241.097.818, ” jelasnya
Deddy menjelaskan dalam persidangan nanti JPU Kejari Pulang Pisau akan bekerja secara profesional dalam melakukan penuntutan. Bahkan, JPU Kejari Pulang Pisau juga berupaya untuk mengembalikan kerugian negara, salah satunya dengan melakukan penyitaan aset tersangka US, yakni 1 unit Mobil Honda HR-V.
Tersangka US didakwa melanggar Primair : melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
Kemudian Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal
18 ayat (1) huruf b Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
” Selanjutnya tersangka US dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 18 November 2023 di Rutan Kelas II B Kuala Kapuas, ” pungkasnya. (BS)
