baritorayapost.com, BARABAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) memanfaatkan peringatan Hari Buruh Internasional 2026 sebagai momentum memperkuat hubungan industrial yang stabil sekaligus menyoroti perlindungan tenaga kerja. Kegiatan digelar di Balai Rakyat Barabai, Kamis (30/4/2026).
Berbeda dengan sejumlah daerah lain yang kerap diwarnai aksi turun ke jalan, peringatan di HST berlangsung relatif kondusif. Pemerintah daerah menilai kondisi ini sebagai hasil komunikasi yang terjaga antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Bupati HST, Samsul Rizal, menyebut stabilitas tersebut perlu dipertahankan, namun tetap diiringi dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
“Kita ingin hubungan industrial tetap harmonis, tapi juga adil bagi semua pihak,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, pemerintah menyampaikan sejumlah langkah yang akan diperkuat ke depan. Salah satunya pembentukan tim koordinasi ketenagakerjaan yang melibatkan perusahaan secara langsung untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan, mulai dari upah hingga pemutusan hubungan kerja.
Selain itu, perusahaan diminta lebih tertib dalam pelaporan, termasuk terkait lowongan pekerjaan dan administrasi ketenagakerjaan. Proses rekrutmen juga diingatkan agar mengikuti aturan, salah satunya melalui penggunaan kartu pencari kerja (AK-1) sebagai bentuk perlindungan awal bagi pekerja.
Pemerintah juga memberikan apresiasi kepada perusahaan yang dinilai patuh terhadap regulasi, khususnya dalam pelaporan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Di sisi lain, kegiatan ini turut diisi dengan penyerahan santunan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada ahli waris pekerja serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis.
Langkah ini disebut sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial sekaligus menjaga produktivitas tenaga kerja.
Meski suasana peringatan berlangsung aman, sejumlah poin yang disampaikan menunjukkan bahwa pembenahan sektor ketenagakerjaan masih menjadi agenda penting.
Pemerintah berharap momentum Hari Buruh tidak berhenti pada seremoni tahunan, tetapi menjadi titik dorong untuk memperkuat sistem kerja yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan di daerah.(mask95).
