Menurut Menteri PANRB, program DLA sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin tahun 2019-2024, dimana pembangunan SDM dan penyederhanaan birokrasi menjadi langkah penting dan krusial menuju Indonesia Maju.
Penyederahaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur dan eselonisasi, peralihan jabatan struktur ke fungsional merupakan langkah fundamental menuju proses digital government yang ada,” jelasnya.
Menteri Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa kepemimpinan digital mendorong transformasi dalam organisasi, membangun kepemimpinan konvensional-tradisional yang dicirikan antara lain dipilih berdasarkan senioritas, keahlian berjenjang dari bawah dan pengambilan kebijakan secara bertingkat juga mulai harus ditinggalkan.
Karena tidak mampu mengimbangi perubahan yang berjalan begitu cepat. Sektor pemerintahan pun perlu melakukan berbagai perubahan yang cepat untuk dapat mengikuti perubahan dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat,” tandasnya.
Mengacu data dari Badan Kepegawaian Nasional pada desember 2020, terdapat 4.168.118 juta ASN yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP3) di seluruh Indonesia dengan jenjang pendidikan SD sampai S3. Hal itu menurutnya menjadi kesenjangan penguasaan teknologi informasi juga masih terjadi pada ASN.
Pandemi Covid-19 memaksa instansi pemerintah dan seluruh ASN menggunakan teknologi informasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Aplikasi video conference digunakan pada hampir semua bidang pekerjaan, mulai dari pelaksanaan rapat-rapat virtual, seminar sampai pada proses belajar mengajar,” ujarnya.
Menurut Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, ASN semakin dituntut untuk dapat cepat beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karenanya, untuk mempercepat adaptasi perubahan tersebut, Kementerian PANRB menerapkan strategi 6P untuk akselerasi transformasi SDM aparatur.
