Baritorayapost.com,BARABAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026 di Auditorium Setda HST, Kamis (23/4/2026), sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang.
Bupati HST, Samsul Rizal, dalam arahannya menekankan bahwa tantangan inflasi saat ini tidak lagi bersifat lokal, melainkan dipengaruhi oleh kondisi global yang kompleks. Ia menyebutkan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia serta tekanan inflasi akibat konflik geopolitik dan terganggunya pasokan energi turut berdampak hingga ke daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut mulai dirasakan pada fluktuasi harga bahan pokok dan stabilitas pasar di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang lebih adaptif dan terukur.
“Saat ini kita menghadapi situasi yang tidak sederhana. Dinamika global memberi dampak nyata hingga ke daerah, termasuk pada harga kebutuhan masyarakat,” ujar Samsul Rizal.
Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa secara nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diperkirakan tetap berada di kisaran 5 persen dengan inflasi sekitar 3 persen. Kendati tergolong stabil, pemerintah daerah diminta tidak lengah terhadap potensi gejolak yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
Ia menegaskan bahwa setiap perubahan di tingkat global pada akhirnya akan berdampak langsung ke masyarakat, khususnya melalui harga bahan pokok di pasar.
Dalam forum tersebut, Bupati juga menyoroti pentingnya peran TPID dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui sejumlah langkah konkret. Di antaranya memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan sistem deteksi dini terhadap kenaikan harga, serta memastikan distribusi dan ketersediaan barang berjalan lancar, terutama untuk komoditas pangan strategis.
Selain itu, optimalisasi intervensi pasar seperti operasi pasar dan pengendalian harga dinilai perlu terus ditingkatkan. Penggunaan anggaran juga harus dilakukan secara efektif dan tepat sasaran, termasuk pemanfaatan belanja tidak terduga dalam kondisi tertentu.
“Kita harus bergerak lebih cepat dan terukur. Jangan menunggu gejolak terjadi, tetapi mampu mengantisipasi sejak awal dengan kerja sama yang solid,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab teknis, melainkan komitmen bersama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi TPID ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.(mask95).
