Oleh karenanya, tujuan kita lakukan sosialisasi hari ini melibatkan para nelayan dan petani serta masyarakat yang berhak menerima subsidi di Kota Palangka Raya menyangkut pengawasan ini. Karena salah satu sasaran subsidi adalah mereka.
Mukhtarudin juga berharap pemerintah provinsi maupun kota agar dan stakeholder terkait, terus menerus melakukan update data penerima subsidi.
Terakhir, Mukhtarudin menyampaikan aspirasi terkhusus kepada BPH Migas agar kuota BBM dan LPG subsidi ditambah sesuai yang diusulkan pemerintah daerah Kalimantan Tengah.
“Selaku wakil rakyat, saya juga telah mengusulkan penambahan. Harapannya juga kepada BPH migas agar bisa memperhatikan secara objektif, proporsional, terhadap usulan daerah tentang penambahan kuota tersebut”, harap Mukhtarudin.
Kemudian terhadap pengusulan lokasi tertentu penyaluran BBM Satu Harga di Kalimantan Tengah masih ada beberapa kabupaten yang belum, seperti Kotawaringin Timur, Barito Selatan, Sukamara, Pulang Pisau, Seruyan, Kapuas, Gunung Mas, Lamandau, dan Barito Utara. Mungkin bisa diajukan sebagai bahan untuk bisa diusulkan kepada stakeholders terkait di pusat.
Terakhir, Mukhtarudin juga menginginkan agar pengawasan pendistribusian BBM / Solar subsidi dilengkapi dengan sistem digitalisasi online di SPBU, sehingga dengan sistem ini bisa mengatur dan mengawasi keluar masuknya BBM bersubsidi ini.
“Pada era industri 4.0 saat ini, harusnya pengawasan pendistribusian lebih mudah, secara real time, berapa transaksi yang terjadi. Jadi mohon bisa disampaikan sebagai aspirasi saya kepada BPH Migas”, tandas Mukhtarudin. (dyn/Red/BRP)
