Anggota Dewan Ingatkan Perusahaan Wajib Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Ketua DPRD Murung Raya, Bebie, S.Sos.,S.H.,M.M.,M.A.P (Foto: IST)

baritorayapost.com, PURUK CAHU – Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tentu harus menjadi acuan yang dapat dipenuhi dan diterapkan bagi setiap investor yang berinvestasi di Kabupaten Murung Raya (Mura). Baik itu perusahaan tambang maupun perusahaan kayu.

Anggota DPRD Mura, Bebie, S.Sos.,S.H.,M.M.,M.A.P mengatakan, salah satu kewajiban dari setiap perusahaan untuk dapat memenuhi hak karyawan, salah satunya keselamatan dan kesehatan pekerja.

Bacaan Lainnya

Dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia antara lain:

  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,
  • Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
  • Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3,
  • Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3),
  • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam orientasi bisnis untuk meraup keuntungan merupakan bagian penting dalam investasi, namun wajib di imbangi dalam hal perhatian investor seperti keselamatan dan kesehatan karyawan. “Jangan sampai kelalaian dalam penerapan K3 terjadi di wilayah kerja, karena K3 merupakan kewajiban perusahaan,” terangnya belum lama ini.

Bebie menegaskan bahwa penerapan K3 bukan hanya dalam lingkungan kerja perusahan, namun juga dalam lingkungan tempat tinggal para karyawan yang dipekerjakan.

“Kita akan terus menampung informasi dari berbagai sumber masyarakat terkait hal ini, dan tentunya jika hal tersebut terjadi tentunya akan kita agendakan kunjungan kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi langsung,” imbuhnya.

Selain itu, kata dia, pemberian tempat tinggal yang layak apabila berada pada area perusahaan setempat.

“Penyediaan tempat tinggal yang layak dan hak-hak lainnya sesuai aturan pemerintah tersebut merupakan bentuk dari keseriusan dari para investor dalam berinvestasi di wilayah Murung Raya,” kata politikus PDIP Mura ini. (ads/*)

Pos terkait