Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Pulang Pisau (Kejari) Pulang Pisau Ferry SH
BARITORAYAPOST.COM (Pulang Pisau)- Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Pulang Pisau (Kejari) Pulang Pisau Ferry SH kepada awak media mengatakan bahwa setelah menerima pelimpahan berkas tahap 1 dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dana Dena (DD) Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Tahun 2019 dari Penyidik Polres Pulang Pisau, selanjutnya Tim Jaksa Peneliti akan meneliti berkas selama 7 hari, apakah sudah lengkap atau tidak secara formil atau materiil.
“Berkas tahapn1 itu akan kita teliti aela 7 hari. Jika dinyatakan berkas belum terpenuhi, maka akan diberikan petunjuk untuk di lekangkapi. Tetapi jika berkas itu sudah dinyatakan lengkap, maka selanjutnya akan di P21 kan, ” kata Ferry, Senin (31/5)2021) singkat.
Sebelumnya, Kapolres Pulang Pisau AKBP Yuniar Ariefianto melalui Kasat Reskrim Iptu Jhon Digul Manra mengatakan bahwa untuk perkembangan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Desa Hanjak Maju pada Senin 31 Mei 2021 berkas perkara tahap 1 sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pulang Pisau.
“Sesuai jadwal hari ini, berkas perkara tahap 1 kita limpahkan ke kejaksaan Negeri Pulang Pisau, ” kata Jhon Digul
Dia menyampaikan kronologisnya berawal pada tahun 2019 Desa Hanjak Maju mendapat alokasi DD sebesar Rp. 1.185.252.000 dan masuk dalam APBdes untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas program pembangunan DD tahun 2019.
Dana Desa tersebut kata Jhon Digul dicairkan melalui 3 tahap. Namun pada pelaksanaan program kegiatan pembangunan Desa Hanjak Maju tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah dicairkan.
Baca Juga:
” Hal tersebut diperkuat dengan temuan Ahli Teknis Bangunan bahwa benar terhadap bangunan-bangunan yang dibuat menggunakan DD Hanjak Maju TA 2019 tersebut ditemukan adanya selisih volume, ” kata Jhon Digul menjelaskan, Senin (31/5/2021).
Setelah di lakukan audit penghitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Palangka Raya kata Jhon Digul, ditemukan adanya penyimpangan yang melanggar aturan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 262.739.300,-.
” Pasal yang disangkakan pasal 2 Ayat (1) atau pasal 3 atau pasal 9 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor atau pasal yang telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No.2 tahun 2001 jo pasal 18 Ayat (1) huruf 6 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Tipikor yang telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Ni. 20 tahun 2001 dengan ancaman seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara,” tandasnya. (BS/Red/BRP).
