baritorayapost.com, BANJARMASIN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sukses menggelar Seminar Nasional dengan tema Transformasi Publikasi Media Berbasis Birokrasi Digital untuk Pers Bertanggungjawab. Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2025.
Kegiatan seminar yang dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin, yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Kalsel, Ahmad Bagiawan, dihadiri oleh lima pembicara berkompeten, antara lain Ketua ASKOMPSI Muhammad Faisal, Wakil Ketua PUBWC AFFAIRS Forum Indonesia Sofyan Herbowo, Ketua KT2JB Suprapto Sastro Atmojo, Penasihat LKBPH-PWI Zacky Anthony, dan Sekretaris PWI Kalsel Toto Fachrudin.
Dalam sambutannya, Ahmad Bagiawan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel mengapresiasi pelaksanaan seminar nasional ini, karena diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kemajuan dunia pers di Kalsel.
“Tentu dengan puncak HPN pada tanggal 9 nanti, Banua kita akan banyak kedatangan tamu dari berbagai daerah di Indonesia bahkan tamu internasional. Hal ini tentunya akan berdampak pada kemajuan pers dan roda ekonomi Kalsel,” kata Bagiawan, Banjarmasin, Jumat (7/2/2025).
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa seminar ini bertujuan untuk membantu mengarahkan pers di Indonesia agar dapat hidup dengan sehat dan berkualitas. Dia menekankan pentingnya kerja sama yang baik dengan unsur pemerintahan dan swasta sesuai dengan standar yang ada.
“Melalui forum seminar nasional ini, kita ingin memastikan bahwa pers Indonesia dapat hidup dengan sehat dan berkualitas, serta menjalin kerjasama yang sesuai dengan regulasi yang berlaku,” jelas Hendry.
Hendry juga menyoroti masalah terkait identitas ganda oknum wartawan yang juga merangkap sebagai anggota LSM. Menurutnya, permasalahan ini tidak hanya terjadi di Kalsel, tetapi juga di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, forum ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan untuk mengatasi masalah tersebut.
Hal ini juga menjadi perhatian Ketua ASKOMPSI Seluruh Indonesia, Muhammad Faisal, yang mendorong agar pemerintah daerah segera menyusun regulasi terkait kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan media guna mewujudkan pers yang sehat dan berkualitas.
Sebagai contoh, di Kalimantan Timur (Kaltim), Faisal yang juga menjabat sebagai Kadiskominfo Kaltim, menyebutkan bahwa pemerintah daerah setempat telah mengeluarkan Pergub No. 49 Tahun 2024 tentang pengelolaan media komunikasi publik di lingkungan pemerintah daerah.
“Lewat Pergub tersebut, kami tidak bermaksud menghambat pertumbuhan media. Kami ingin media berkembang subur dan bersaing, tetapi tidak bisa bekerja sama dengan kami jika perusahaan media tersebut tidak sesuai dengan aturan Dewan Pers,”imbuhnya.
Dia juga menyarankan agar pemerintah daerah melakukan analisis terlebih dahulu terhadap perusahaan media yang ingin menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah. Salah satu langkah evaluasi yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan Google Analytics untuk memeriksa jumlah kunjungan atau pembaca pada website media yang bersangkutan, guna memastikan kesesuaian dengan informasi pembangunan yang diharapkan.
“Kita bisa memanfaatkan Google Analytics untuk memeriksa jumlah kunjungan atau pembaca pada website media yang bersangkutan, apakah media tersebut sudah sesuai dengan informasi pembangunan yang diharapkan. Ini merupakan salah satu langkah evaluasi yang perlu dilakukan di tengah pesatnya pertumbuhan media,”tambahnya. (Yud/BRP)
