baritorayapost.com, BARITO TIMUR – Di tengah proyeksi pendapatan daerah yang mengalami penurunan hingga Rp103,82 miliar, Pemerintah Kabupaten Barito Timur tetap menaikkan alokasi belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rancangan tersebut diajukan Bupati Barito Timur M Yamin dalam Rapat Paripurna DPRD Barito Timur, Selasa (18/8/2026). Total perubahan APBD 2026 mencapai Rp1.020.668.215.756,85, meningkat sekitar Rp26,49 miliar atau 2,66 persen dibandingkan APBD murni 2026.
Kondisi ini menjadi salah satu poin penting dalam arah kebijakan perubahan anggaran, di mana pemerintah daerah tetap berupaya mempertahankan belanja untuk program-program yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Dalam pidato pengantarnya, Yamin menegaskan pembahasan perubahan APBD tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan angka dalam dokumen anggaran. Menurutnya, setiap alokasi anggaran harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Pembahasan Perubahan APBD tidak semata-mata dimaknai sebagai perubahan angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi harus ditempatkan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Yamin.
Pendapatan Anjlok, Belanja Justru Meningkat
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp856,74 miliar. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp103,82 miliar atau 10,81 persen dibandingkan APBD murni.
Sebaliknya, belanja daerah justru diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,02 triliun, meningkat 2,66 persen.
Meski menghadapi penurunan pendapatan, Pemkab Barito Timur tetap mempertahankan sejumlah belanja prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Prioritas tersebut mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penguatan pelayanan pemerintahan.
Pada sektor pendidikan, pemerintah daerah mengalokasikan Rp265,74 miliar atau 26,04 persen dari total belanja daerah.
Sementara sektor kesehatan melalui Dinas Kesehatan dan RSUD mendapat alokasi Rp171,16 miliar atau 16,77 persen. Sedangkan belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai Rp169,39 miliar atau 17,09 persen dari total belanja daerah.
Anggaran pendidikan antara lain diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk memperbaiki sekolah yang mengalami kerusakan berat maupun ringan.
Untuk sektor kesehatan, anggaran diarahkan antara lain pada penyediaan peralatan dan alat kesehatan bagi pustu desa. Sementara infrastruktur dasar mencakup rehabilitasi jalan kabupaten.
Belanja Dipertajam, SiLPA Jadi Sumber Pembiayaan
Menghadapi kondisi pendapatan yang menurun, Pemkab Barito Timur melakukan penajaman belanja agar lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.
Anggaran diprioritaskan untuk program yang bersifat mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap pelayanan dasar serta kesejahteraan masyarakat.
Penyusunan perubahan APBD juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD hingga semester pertama, perkembangan ekonomi daerah, kemampuan keuangan serta prioritas pembangunan.
Yamin berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tetap sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun kabupaten.
“Saya percaya kepada unsur Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat, dapat bekerjasama dan memberikan pemikiran yang konstruktif dan responsif secara khusus dalam pembahasan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi, Prioritas Kabupaten terutama 20 program Bupati dan Wakil Bupati serta kebutuhan masyarakat dan daerah,” ujarnya.
Untuk menutupi defisit anggaran, rancangan perubahan APBD 2026 mencantumkan pembiayaan netto sebesar Rp163,93 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.
Dengan kebijakan tersebut, Pemkab Barito Timur berharap keterbatasan pendapatan tidak menghambat pelaksanaan program prioritas hingga akhir tahun anggaran.
Rancangan Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Barito Timur sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. (BRP)
