baritorayapost.com, BARABAI – Kesadaran keamanan digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) masih perlu ditingkatkan. Hal ini terungkap dari hasil simulasi phishing yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfosantik) HST.
Sebanyak 45,3 persen pegawai diketahui masih mengklik tautan jebakan yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp.
Bahkan, dari jumlah tersebut, 11,6 persen pegawai melanjutkan dengan membuka tautan, melakukan login, hingga memasukkan informasi penting. Temuan ini menjadi peringatan serius di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber yang dapat mengincar sistem pemerintahan maupun data pribadi masyarakat.
Fakta tersebut disampaikan Kepala Diskominfosantik HST, Darkuni, S.Hut., M.A.P., saat menjadi Pembina Apel Gabungan mewakili Bupati HST Samsul Rizal di halaman Kantor Bupati HST, Senin (2/11/2026).
Dalam amanatnya, Darkuni menegaskan bahwa keamanan digital bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola teknologi informasi, tetapi juga seluruh aparatur yang setiap hari menggunakan perangkat dan aplikasi digital dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Ia mengungkapkan, ancaman siber saat ini semakin berkembang dengan berbagai modus. Salah satunya melalui pemanfaatan celah keamanan pada teknologi yang digunakan untuk membangun aplikasi maupun situs web pemerintahan.
Beberapa waktu lalu, pihaknya juga menerima informasi terkait kerentanan teknologi PHP yang masuk kategori sangat kritis dengan skor 9,2. Kerentanan tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan serangan terhadap aplikasi pemerintah, termasuk membocorkan data pada server hingga mengambil alih kendali sistem.
Menindaklanjuti hal tersebut, Diskominfosantik HST telah menyampaikan surat kepada seluruh perangkat daerah pengelola aplikasi agar segera melakukan pembaruan teknologi dan memperkuat sistem keamanan masing-masing.
“Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun pengambilalihan sistem oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.
Tak hanya mengantisipasi serangan dari sisi teknologi, Diskominfosantik HST juga menguji kesiapan sumber daya manusia melalui simulasi phishing atau rekayasa sosial yang dilaksanakan secara acak pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
Dalam simulasi tersebut, pegawai dikirimi tautan jebakan melalui WhatsApp untuk mengetahui sejauh mana tingkat kewaspadaan mereka terhadap pesan mencurigakan.
Hasilnya, sebanyak 45,3 persen pegawai mengklik tautan yang diberikan. Sementara 11,6 persen di antaranya bahkan melanjutkan dengan memasukkan informasi penting. Di sisi lain, 54,7 persen pegawai berhasil menunjukkan kewaspadaan dengan tidak membuka tautan dan langsung melaporkannya kepada pihak terkait.
Menurut Darkuni, hasil tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi seluruh perangkat daerah. Sebab, secanggih apa pun sistem keamanan yang dibangun, tetap memiliki risiko apabila penggunanya kurang waspada terhadap berbagai modus penipuan digital.
Ia mengingatkan seluruh ASN dan pegawai di lingkungan Pemkab HST agar tidak mudah percaya terhadap pesan yang menyertakan tautan, terlebih jika menggunakan narasi mendesak atau mengatasnamakan pejabat maupun kepentingan kedinasan.
Selain itu, pegawai diminta menjaga keamanan akun kedinasan dan perangkat pribadi, tidak membagikan kode PIN maupun OTP kepada siapa pun, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya pencurian kata sandi yang tersimpan di peramban atau browser.
Darkuni juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan data pemerintah dan masyarakat, terutama data sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).
“Melindungi data masyarakat dan data pemerintah merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena itu, kesadaran setiap pengguna menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan sistem digital,” tegasnya.
Sebagai langkah penanganan apabila terjadi gangguan, Diskominfosantik HST telah membentuk Tim Reaksi Cepat Keamanan Siber. Seluruh perangkat daerah diminta segera melapor dan berkoordinasi dengan tim tersebut apabila menemukan aktivitas mencurigakan, indikasi serangan, maupun gangguan pada sistem dan aplikasi pemerintahan.
Melalui penguatan sistem keamanan, peningkatan kapasitas aparatur, serta kesadaran dalam menggunakan teknologi digital, Pemkab HST berharap perlindungan terhadap sistem pemerintahan dan data masyarakat semakin optimal.
Temuan 45,3 persen pegawai yang mengklik tautan jebakan menjadi pengingat bahwa keamanan siber tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Kewaspadaan setiap individu merupakan benteng pertama dalam mencegah kebocoran data dan kejahatan digital.(mask95).
