Baritorayapost.com,BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut diterima langsung oleh Bupati Hulu Sungai Tengah, Samsul Rizal, dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Aula Kantor BPK Perwakilan Kalsel, Banjarbaru, Selasa (26/5/2026).
Pemberian opini WTP ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemkab HST dinilai telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan, memiliki tingkat kepatuhan yang baik terhadap peraturan perundang-undangan, serta didukung sistem pengendalian intern yang efektif.
Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas komitmennya dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan secara konsisten.
Sementara itu, Bupati HST Samsul Rizal menyampaikan rasa syukur atas kembali diraihnya opini WTP tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah sinergi dan dedikasi seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Predikat WTP ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, menjaga transparansi, serta memperkuat integritas dalam penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat Hulu Sungai Tengah,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran SKPD dan tim pemeriksa BPK RI yang telah bekerja sama dengan baik selama proses audit berlangsung.
Dengan raihan opini WTP atas LKPD Tahun 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.(mask95)
