baritorayapost.com, BARABAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah kabupaten lainnya di kawasan Banua Anam dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), banjir lintas wilayah serta percepatan pembangunan daerah.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Gubernur Kalsel H Muhidin bersama para kepala daerah se-Banua Anam dan Kabupaten Barito Kuala (Batola) di Aula Rumah Jabatan Bupati Tabalong, Sabtu (12/9/2026).
Pertemuan diikuti kepala daerah dari Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Selatan (HSS), Tapin dan Batola.
Bupati HST Samsul Rizal mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antardaerah, khususnya dalam menangani persoalan yang berdampak lintas wilayah.
Pemkab HST menilai sinergi lintas daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan penanganan bencana yang lebih terpadu sekaligus mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab HST berkomitmen terus mendukung kolaborasi bersama pemerintah provinsi dan kabupaten tetangga dalam menghadapi berbagai persoalan strategis di kawasan Banua Anam.
Menurut dia, penanganan Karhutla dan banjir membutuhkan langkah bersama, sehingga koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan instansi terkait perlu terus ditingkatkan.,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kalsel H Muhidin mengatakan kondisi Karhutla saat ini mengalami penurunan signifikan seiring turunnya hujan di sejumlah wilayah.
“Hari ini kondisinya menurun drastis karena datangnya hujan.
Alhamdulillah ini berkat kita berdoa, salat Istisqa,” kata H Muhidin.
Meski kondisi Karhutla mulai menurun, koordinasi dengan pemerintah pusat tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi dan memastikan penanganan di daerah berjalan secara terpadu.
“Masalah kebakaran, kami tetap selalu koordinasi dengan pemerintah pusat,” tegasnya.
Selain Karhutla, penanganan banjir lintas kabupaten juga menjadi perhatian. Persoalan banjir di wilayah HSS, HST dan HSU dinilai membutuhkan penanganan bersama karena kondisi sungai dan aliran air saling berkaitan antarwilayah.
H.Muhidin meminta pemerintah daerah tidak menunggu hingga bencana terjadi untuk membangun koordinasi.
“Jangan sampai saat terjadi banjir, baru lakukan koordinasi. Maka itu daerah di Banua Anam ini kira-kira apa yang perlu kami bantu lagi, kita ini harus kolaborasi antar kabupaten, provinsi dan balai wilayah sungai,” jelasnya.
H. Muhidin menyarankan pemerintah kabupaten dapat memanfaatkan skema pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), BUMN di bawah Kementerian Keuangan.
“Jadi meminjam di sana dengan jaminan dana kurang salur dari Kementerian Keuangan, hal ini agar pembangunan di daerah bisa cepat dilaksanakan,” tuturnya.(mask95).
