Terhadap permasalahan ini, Noferintis mengatakan akan mendatangi pihak-pihak yang diberikan surat somasi untuk meminta audiensi.
Ia berharap, karena Pilkades ini pesta demokrasi, kepada pemerintah diharapkan memberikan tanggapan atau respons atas apa yang diinginkan rakyat.
“Kalau ini tidak juga ditanggapi, pada setiap pemilihan kepala desa ketika hal semacam ini terjadi dan pemerintah tidak menanggapi, maka negara ini bubar,” ungkapnya.
Sementara, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengatakan bahwa pihaknya enggan menanggapi lebih lanjut somasi tersebut karena hal itu wewenang aparat penegak hukum.
“Itu sudah urusannya aparat hukum. Sudah, nggak usah seperti itu. Sudahlah,” ungkap Tatto usai melantik 44 kepala desa. (Est/BRP)
