BARITORAYAPOST.COM (Cilacap) – Aksi walk out (WO) yang dilakukan 12 PAC dalam ajang Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Cilacap belum lama ini, berbuntut tuntutan perubahan terhadap kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Cilacap.
Edi Purwanto, salah satu kader PAC PPP Cilacap menegaskan, kepengurusan DPC PPP saat ini harus diubah. Pasalnya, pengurus tidak pernah melaporkan pertanggungjawaban partai, juga dugaan penjualan aset partai oleh pengurus.
“Tidak pernah dilaporkan selama lima tahun,” tegas Edi Purwanto saat ditemui di gedung DPRD Kabupaten Cilacap, Kamis (30/9/2021) siang.
Dikatakannya, pengurus yang sekarang sudah banyak melanggar AD/ART partai.
Menurut Edi, pengurus tidak pernah melaporkan keberadaan aset partai dan lima tahun tidak pernah dilaporkan ke konstituen. “Katanya soal aset sudah diperiksa BPK, tetapi ke bawah nggak dilaporkan. Juga PPP sebagai partai besar masa nggak punya kantor,” ucapnya keras.
Untuk itu, ia bersama kader arus bawah meminta adanya perubahan dalam kepengurusan DPC PPP Cilacap.
Sebagai kader PPP, apapun alasannya, ia minta supaya PPP berkembang ke depannya. “Intinya, jangan ada keributan. Apalagi di-deadlock di Muscab kemarin,” sebut Edi.
