baritorayapost.com, BALANGAN – Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Ruang Rapat DPRD Balangan. Kamis (2/7).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Balangan Hj Lindawati didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta dihadiri Wakil Bupati Balangan H Akhmad Fauzi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan, anggota DPRD, dan tamu undangan.
Ketua DPRD Balangan Hj Lindawati mengatakan penyampaian pandangan umum fraksi merupakan bagian dari mekanisme pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD sekaligus bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi menjadi masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya.
Dalam pandangan umum tersebut, sejumlah fraksi mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Balangan pada berbagai sektor pembangunan selama Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, fraksi-fraksi juga memberikan sejumlah catatan, di antaranya terkait peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, DPRD mendorong pemerintah daerah agar terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan sehingga anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Lindawati menegaskan sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta pengelolaan APBD yang semakin berkualitas.
Ia berharap seluruh masukan, saran, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan serta meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD pada tahun anggaran berikutnya.(mask95).
