DPRD dalam memberikan pandangan umum terhadap RAPBD merupakan bentuk kemitraan konstruktif antara legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Perkenankan Fraksi Gabungan Persatuan Solidaritas Rakyat Demokrasi Kabupaten Barito Timur menyampaikan beberapa hal sebagai masukan dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Barito Timur tahun anggaran
2026 yaitu:
- Fraksi Gabungan Persatuan Solidaritas Rakyat Demokrasi juga meminta Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk memaksimalkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor-sektor potensial, termasuk retribusi dan pajak daerah, agar ketergantungan pada dana transfer dapat dikurangi.
- perlunya evaluasi terhadap serapan anggaran di beberapa OPD yang dinilai belum optimal, serta menekankan agar ke depan pelaksanaan program kegiatan dilakukan secara lebih efektif dan tepat waktu, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, belanja daerah agar fokus pada program prioritas sesuai visi misi pembangunan Kabupaten Kabupaten Barito Timur.
- perlunya sinkronisasi program OPD dengan RPJMD Kabupaten Barito Timur 2025-2029, yang saat ini tengah dibahas, sehingga perencanaan pembangunan daerah berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
- Dibidang pembangunan untuk mengevaluasi beberapa hal yang berpotensi menjadi permasalahan pada akhir tahun anggaran, seperti: pelaksanaan pekerjaan fisik, pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan proses tender, pelaksanaan kegiatan yang regulasinya masih dalam proses pembahasan di tingkat Pusat, serta pelaksanaan kegiatan yang diyakini tidak dapat dilaksanakan dengan alasan keterbatasan Anggaran dan sarana prasarana.
- Pelaksanaan efisiensi dan penghematan belanja, jangan sampai menghambat kinerja aparatur daerah.
