baritorayapost.com, BARITO TIMUR – Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Pemkab Bartim) menyampaikan jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD terhadap Rancangan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Selasa (13/10/2026).
Jawaban tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, yang mewakili Bupati M. Yamin dalam rapat paripurna DPRD. Rapat dipimpin Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, didampingi Wakil Ketua I Mardianto dan Wakil Ketua II Eskop.
Rapat turut dihadiri anggota DPRD, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD, tenaga dan staf ahli fraksi, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, pemerintah daerah menanggapi berbagai catatan, pertanyaan, dan masukan dari enam fraksi pendukung DPRD, yakni Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Perindo, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan PSRD.
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemenuhan belanja wajib, keterbatasan anggaran infrastruktur, penataan jabatan aparatur sipil negara (ASN), hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air bersih.
Optimalisasi PAD dan Belanja Infrastruktur ditanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar, pemerintah daerah menyambut baik dukungan terhadap upaya menggali potensi PAD secara kreatif serta pemenuhan alokasi belanja pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan.
Terkait belanja infrastruktur pelayanan publik yang belum mencapai 40 persen akibat tingginya belanja pegawai yang melebihi 30 persen, pemerintah daerah menyatakan akan berupaya meningkatkan porsi belanja modal secara bertahap.
Pemkab juga menjelaskan bahwa alokasi pengembangan kompetensi ASN sebesar 0,16 persen dan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebesar 1 persen telah dipenuhi sesuai ketentuan yang menjadi acuan pemerintah daerah.
Sementara itu, kepada Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah daerah menyatakan sependapat mengenai pentingnya memaksimalkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.
Pengelolaan pembiayaan juga akan dilakukan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas fiskal. Di sisi lain, keterbatasan anggaran infrastruktur akan disiasati dengan meningkatkan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik guna mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
