Baritorayapost.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan (Disdik) menggelar kegiatan Pasar Murah Spesial Ramadan yang diperuntukkan bagi mahasiswa di Kota Palangka Raya. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (11/3/2026), dan secara resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan, khususnya mahasiswa yang sedang menempuh studi di Palangka Raya.
Ia menjelaskan, dalam kegiatan pasar murah tersebut Pemerintah Provinsi menyiapkan 3.000 paket sembako yang ditujukan khusus bagi mahasiswa untuk membantu meringankan kebutuhan selama bulan suci Ramadan.
Menurut Reza, kegiatan tahun ini juga menghadirkan inovasi baru dalam proses pendataan penerima bantuan. Untuk pertama kalinya digunakan sistem digital yang terhubung langsung dengan data mahasiswa melalui Nomor Induk Mahasiswa (NIM). Dengan sistem tersebut, identitas penerima dapat diverifikasi secara langsung sehingga memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh mahasiswa aktif.
Reza menambahkan, penyelenggaraan Pasar Murah Spesial Ramadan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Kalimantan Tengah yang menaruh perhatian besar pada kesejahteraan mahasiswa serta kemajuan sektor pendidikan di daerah.
Adapun penerima bantuan berasal dari berbagai kalangan mahasiswa, termasuk penerima beasiswa Kalteng Berkah serta program Satu Rumah Satu Sarjana. Selain itu, bantuan juga menyasar mahasiswa yang dinilai membutuhkan dukungan ekonomi agar tetap dapat menjalani aktivitas perkuliahan dengan baik.
Antusiasme mahasiswa terhadap kegiatan ini pun cukup tinggi. Reza menyebutkan jumlah mahasiswa yang hadir bahkan melampaui 3.000 orang, menunjukkan besarnya kebutuhan sekaligus sambutan positif terhadap program tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh bantuan pemerintah disalurkan melalui mekanisme yang jelas dan sesuai regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Misalnya, mahasiswa yang telah menerima bantuan pendidikan seperti KIP Kuliah tidak akan kembali menerima bantuan serupa.
“Pemerintah Provinsi juga melakukan integrasi data dengan sumber data nasional, termasuk dari Kementerian Sosial, sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya.
