baritorayapost.com, BARABAI – Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Rizal memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD HST, Selasa (18/8/2026).
Jawaban tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan terhadap rancangan perubahan APBD yang sebelumnya diajukan pemerintah daerah.
Bupati Rizal menyampaikan apresiasi atas berbagai saran, masukan dan rekomendasi yang diberikan fraksi. Ia menegaskan pemerintah daerah sependapat bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan dasar masyarakat.
“Pemerintah daerah sependapat bahwa pengurangan anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan pelayanan publik,” katanya.
Menanggapi catatan Fraksi Partai Golkar, pemerintah daerah akan memberikan perhatian terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), prioritas belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat, peningkatan pelayanan dasar, percepatan infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM.
Pemerintah daerah juga menyatakan akan memperhatikan ketepatan sasaran bantuan sosial, transparansi pengelolaan APBD serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam Perubahan APBD 2026.
Sementara terhadap pandangan Fraksi Gerindra, Bupati Rizal sependapat agar setiap perubahan anggaran diarahkan pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami sependapat dengan harapan Fraksi Partai Gerindra agar setiap perubahan anggaran diarahkan pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Bupati Rizal juga menjelaskan penyesuaian belanja dilakukan secara selektif. Sejumlah kegiatan yang menjadi objek penyesuaian antara lain kegiatan penunjang, perjalanan dinas, belanja operasional tertentu dan kegiatan yang masih dapat ditunda.
Namun, pemerintah daerah tetap memprioritaskan sektor kesehatan, pendidikan, pelayanan publik dan infrastruktur prioritas.
Terkait masukan Fraksi PKS mengenai penurunan SiLPA, Bupati Rizal menjelaskan proyeksi awal SiLPA Tahun 2025 sebesar Rp462,76 miliar mengalami penyesuaian setelah proses audit BPK dan penyusunan laporan keuangan daerah.
“Realisasi SiLPA Tahun 2025 yang dapat dimanfaatkan pada Perubahan APBD 2026 tercatat sebesar Rp154,05 miliar,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu menyesuaikan postur anggaran untuk menjaga keseimbangan APBD sekaligus mempertahankan kemampuan fiskal daerah.
Sementara menanggapi Fraksi PAN, pemerintah daerah menyatakan peningkatan PAD akan dilakukan melalui perbaikan basis data, peningkatan kepatuhan, penagihan piutang, penyempurnaan tata kelola retribusi dan penguatan pengawasan.
Penyesuaian belanja juga diprioritaskan pada kegiatan yang belum berkontrak atau belum memasuki proses pengadaan, memiliki realisasi rendah, dapat dijadwalkan kembali, bersifat seremonial atau penunjang, kurang mendesak maupun yang tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun.
“Pemanfaatan SiLPA diarahkan pada kewajiban daerah, pelayanan dasar, kontrak berjalan, kebutuhan mendesak, serta program yang memberikan manfaat nyata,” katanya.
Bupati Rizal menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas perencanaan hingga pengawasan.
Ia berharap pembahasan bersama DPRD HST dapat berjalan sesuai jadwal dan tahapan penyusunan APBD, sehingga Perubahan APBD 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
“Setiap program dan kegiatan diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mendukung prioritas pembangunan daerah,” pungkasnya.(mask95).
