Selaku ketua forum koordinasi dan pengawasan, Yedivia menjelaskan dari hasil yang disampaikan Dinas Ketenagakerjaan sangat luar biasa, bahwa badan usaha di Bartim telah melakukan kewajibannya dengan baik jadi tidak ada persoalan karena semua melaksanakan kewajibannya dengan baik untuk membayar iuran BPJS.
“Kita berharap semua bisa patuh terhadap kewajibannya, kalau memang tidak ada yang patuh atau misalnya perusahaan tidak memberikan data yang sebenarnya tapi menyembunyikan data yang sebenarnya dan melaporkan data yang tidak benar dan juga tidak ada yang bisa membayar iuran BPJS Kesehatan dengan baik, maka kita akan lakukan tindakan hukum,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Kajari mengingatkan kepada pihak perusahaan agar mengikuti aturan. Dirinya berharap kepada Pemberi kerja itu harus memperhatikan jaminan untuk pekerja dengan baik terutama dalam keselamatan kerja.
Untuk diketahui, bahwa tujuan koordinasi dengan pihak terkait yaitu BPJS Kesehatan melakukan upaya meningkatkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pentingnya koordinasi lintas instansi, untuk mendukung penegakan kepatuhan badan usaha dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan utama terkait program JKN meliputi Penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerja strategis, tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung tiga aspek penting yakni perluasan cakupan kepesertaan, penegakan regulasi Nasional serta peningkatan kualitas pelayanan.
