BARABAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terus mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik melalui penguatan literasi politik.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengatasi masih rendahnya pemahaman politik, stereotip gender, serta keterbatasan akses informasi yang dinilai menjadi hambatan keterlibatan perempuan dalam ruang publik dan proses pengambilan keputusan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) HST, H.M. Rusdiyanto, menegaskan bahwa keterlibatan perempuan merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif. Menurutnya, keterwakilan perempuan tidak hanya diukur dari jumlah, tetapi juga dari kualitas partisipasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
“Perempuan perlu memiliki pemahaman politik yang memadai agar mampu berpartisipasi secara aktif dan mengambil peran dalam berbagai proses pembangunan,” ujarnya pada kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Organisasi Perempuan di Barabai, Rabu (17/6/2026).
Rusdiyanto menjelaskan, penguatan literasi politik semakin penting di era digital, ketika masyarakat dihadapkan pada derasnya arus informasi yang tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan.
Kemampuan berpikir kritis dibutuhkan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara sekaligus mampu menangkal hoaks maupun disinformasi.
Bupati HST, Samsul Rizal, mengatakan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender tidak cukup hanya dengan membuka kesempatan yang sama bagi perempuan.
Menurutnya, peningkatan kapasitas dan akses terhadap ruang partisipasi juga harus menjadi perhatian.
“Perempuan perlu memiliki ruang yang sama untuk menyampaikan gagasan dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan,” katanya saat membuka kegiatan tersebut.
Ia menambahkan, perempuan memiliki peran strategis dalam membangun budaya demokrasi melalui lingkungan keluarga. Nilai toleransi, kepedulian terhadap persoalan publik, dan semangat berpartisipasi dapat ditanamkan sejak dini sehingga melahirkan generasi yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara.
Salah seorang peserta, Norkhalis Faujannah, mengaku memperoleh perspektif baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia menyadari bahwa berbagai kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari bidang ekonomi, kesehatan hingga pendidikan.
“Dulu saya berpikir urusan negara terpisah dari kehidupan sehari-hari. Sekarang saya memahami bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah juga mempengaruhi kesempatan kerja, perlindungan perempuan, dan kesejahteraan keluarga,” ungkapnya.
Ia berkomitmen membagikan pengetahuan yang diperolehnya kepada masyarakat di lingkungan sekitar agar semakin banyak perempuan memahami pentingnya berpartisipasi dalam isu-isu publik.
Sementara itu, perwakilan Fatayat NU, Nor Habibah Rahmah, menilai pemahaman politik yang baik mampu mengubah anggapan bahwa politik adalah sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat.
Menurutnya, perempuan harus menjadi kelompok yang sadar, kritis, dan aktif menyampaikan aspirasi agar kebutuhan mereka dapat terakomodasi dalam pembangunan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Kesbangpol HST menghadirkan 80 peserta yang berasal dari 17 organisasi perempuan.
Mereka mendapatkan materi mengenai sistem politik, partisipasi warga negara, hingga isu kesetaraan gender sebagai bekal untuk meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan demokrasi.
Melalui penguatan literasi politik ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berharap semakin banyak perempuan yang berani mengambil bagian dalam organisasi, forum publik, maupun proses pengambilan kebijakan sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung lebih inklusif, partisipatif, dan representatif.(mask95).
