PALANGKARAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Sutik menilai kebijakan pemerintah pusat terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam salah satunya sawit melalui jalur satu pintu pada dasarnya memiliki tujuan baik untuk melindungi petani dari permainan tengkulak. “Kalau itu (anjloknya harga sawit) aturan pusat, memang maunya Presiden Prabowo itu bagus supaya tidak dipermainkan oleh tengkulak-tengkulak,” kata Sutik, Senin, 25 Mei 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Sutik menanggapi keluhan petani terkait anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit dalam beberapa hari terakhir. Penurunan harga terjadi setelah muncul kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Sutik, kebijakan tersebut sebenarnya dirancang agar tata niaga komoditas strategis, termasuk sawit dan tambang, lebih terkontrol sehingga tidak lagi dipermainkan pihak tertentu. “Jadi saya sepakat aja program itu, tapi karena waktu ini pas bareng-bareng pupuk naik, apa naik, itulah terasanya petani. Tapi sebetulnya program itu bagus, biar tidak dipermainkan oleh pengusaha,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan serupa juga akan diterapkan pada sektor pertambangan. Meski dirinya merupakan pelaku usaha tambang, Sutik mengaku tetap mendukung langkah pemerintah tersebut demi tata kelola yang lebih baik. “Bahkan saya walaupun pengusaha tambang, sekarang tambang tidak boleh keluar saya juga mengikuti. Dan itu harus lewat BUMN nanti. Untuk bulan ini belum, tapi nanti itu sangat bagus program itu,” tambahnya.
Meski demikian, Sutik memahami keresahan petani sawit akibat turunnya harga TBS di tengah kenaikan harga pupuk dan BBM. Karena itu, pihaknya berencana membahas persoalan tersebut lebih lanjut di DPRD Kalteng agar tidak memicu gejolak di kalangan petani. “Mudah-mudahan nanti habis lebaran saya rapatkan lagi di komisi gimana cara baiknya supaya petani itu tidak ada gejolak,” pungkasnya. (BRP)
