baritorayapost.com, BARITO TIMUR – Waket Komisi III DPRD Barito Timur (Bartim), Rafi Hidayatullah. SH kecam PT Asmin Bara Bronang (ABB) yang di duga menjadi pemicu konflik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum hingga menyebabkan korban atas insiden berdarah yang terjadi baru-baru ini.
Pria yang masih menyandang status sebagai Ketua Forum pemuda dayak (Fordayak) Bartim ini, menyatakan keprihatinan mendalam atas bentrokan di area PT ABB yang mengakibatkan warga sipil tertembak dan aparat terluka.
“Sebagai bagian dari keluarga yang terdampak langsung oleh insiden ini, hati saya sangat teriris. Namun, sebagai wakil rakyat, saya harus melihat ini secara jernih karena akar masalahnya bukan pada aparat atau warga, melainkan pada ketidakmampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban mereka secara bermartabat,” ucap Rafi kepada awak media ini, Kamis (05/03/2026).
Rafi juga mendesak agar segera dilakukan audit menyeluruh terhadap PT ABB, bukan hanya audit keuangan, tapi audit dampak sosial dan kepatuhan terhadap hak-hak masyarakat adat. Perusahaan yang gagal memenuhi standar kemanusiaan harus diberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional.
“Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri, saya mengusulkan pembentukan Tim Investigasi Independen yang melibatkan unsur Komnas HAM, tokoh adat Dayak, dan Komisi terkait di DPRD. Ini penting agar duduk perkara penembakan ini terang benderang dan keadilan bagi keluarga korban benar-benar terpenuhi,” tegasnya.
Menurut Rafi, Polri adalah mitra strategis dan pihaknya Fordayak dalam menjaga keamanan. Namun ia mengingatkan agar di lapangan, rekan-rekan kepolisian jangan sampai terjebak dalam skema konflik yang diciptakan oleh ketidakterbukaan perusahaan.
“Kami berharap Polri tetap berdiri di tengah sebagai pelindung rakyat, bukan sekadar penjaga aset korporasi yang bermasalah secara sosial. PT ABB dan seluruh investor di Kalimantan Tengah, khususnya di Barito Timur, harus sadar bahwa Investasi tidak lebih berharga daripada nyawa manusia,” pesannya.
Jangan gunakan pendekatan keamanan untuk menutupi kelalaian perusahaan dalam memenuhi hak adat dan hak lahan warga. Darah yang tumpah adalah bukti kegagalan manajemen perusahaan dalam berdialog, lanjut Rafi mengingatkan.
Dalam kesempatannya, Rafi menyampaikan pesan untuk Investor di Barito Timur bahwa selaku Ketua Fordayak dan Komisi III DPRD Bartim tidak ingin kejadian ini terulang di Bartim.
“Saya ingatkan kepada semua pimpinan perusahaan di wilayah kami, selesaikan masalah di meja runding, jangan biarkan masalah membesar hingga mengadu domba warga dengan aparat. Jika perusahaan tidak mampu berinvestasi secara damai, maka kehadiran mereka perlu kita evaluasi secara total,” tegasnya.
Selain itu, Pria yang juga menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat menuntut setiap perusahaan di wilayah Barito Timur wajib memiliki Protokol Mediasi Berbasis Adat. Masalah lahan harus diselesaikan melalui kearifan lokal terlebih dahulu dengan melibatkan tokoh adat dan Pemerintah Desa.
“Jangan sedikit-sedikit memanggil aparat penegak hukum untuk menghadapi warga sendiri. Aparat fokus pada keamanan, perusahaan fokus pada penyelesaian kewajiban,” tuturnya.
Atas nama Fordayak Bartim, Rafi menyampaikan rasa prihatin yang mendalam dan tidak ingin melihat darah tumpah di tanahnya sendiri, baik warga maupun aparat.
“Keduanya adalah saudara kita yang menjalankan peran masing-masing. Fokus kita bukan pada benturannya, tapi pada akar masalahnya, yaitu sengketa yang tidak kunjung selesai antara perusahaan dan masyarakat, hentikan kekerasan di PT ABB. Nyawa bukan untuk taruhan investasi,” pungkasnya. (BRP)
