Strategi ini sungguh berbahaya dan merusak, lanjut Deni menuturkan. Tidak hanya merugikan negara secara finansial, tapi juga mencoreng integritas pers sebagai pilar keempat demokrasi. Media yang terlibat dalam permainan kotor ini telah mengorbankan fungsi mulianya sebagai pengawas kekuasaan demi keuntungan jangka pendek. Mereka telah mengkhianati kepercayaan publik dan mencederai kehormatan profesi jurnalistik.
“Oleh karena itu, sangat penting untuk membongkar praktik-praktik tersembunyi ini. Pers yang masih menjunjung tinggi integritas harus berani mengungkap kebenaran, tidak peduli seberapa tidak nyaman atau berbahayanya hal itu. Asosiasi jurnalis dan organisasi masyarakat sipil harus bersatu dalam mengawal independensi dan objektivitas media,” tegas Deni.
Menurut pria yang lama bergelut di dunia jurnal ini, aparat penegak hukum harus lebih jeli dalam melihat modus-modus baru korupsi yang bersembunyi di balik kedok kerjasama media. Pemeriksaan menyeluruh terhadap kontrak-kontrak advertising pemerintah dengan media perlu dilakukan, terutama jika ditemukan kejanggalan seperti nilai kontrak yang tidak wajar atau diberikan kepada media yang kredibilitasnya diragukan.
Hanya dengan membongkar praktik-praktik ini, kita bisa memulihkan kehormatan pers dan memastikan bahwa pejabat korup mendapatkan hukuman yang setimpal. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan uang negara, tapi juga tentang menyelamatkan integritas institusi demokrasi kita.
“Perayaan HUT RI tahun ini harus menjadi momentum introspeksi dan pembaharuan tekad. Kita harus berani meneriakkan “merdeka” bukan hanya dari penjajahan asing, tapi juga dari “penjajahan” oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab di negeri sendiri. Hanya dengan demikian, cita-cita Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur bisa benar-benar terwujud,” pungkasnya. (BRP)
