baritorayapost.com, PULANG PISAU – Bupati Pulang Pisau H Ahmad Rifa’i secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sumber Daya Manusia Teknis Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Pulang Pisau.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ballroom Hotel Alltrue Palangka Raya, Kamis (18/6/2026).
Dalam arahannya, Bupati Pulang Pisau H Ahmad Rifa’i mengungkapkan bahwa rapat koordinasi Penguatan Sumber Daya Manusia Teknis Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Pulang Pisau hari Ini merupakan momentum krusial untuk menyatukan langkah, persepsi, dan komitmen kita bersama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan setara.
” Pengurutamaan Gender merupakan strategi dasar yang harus diintegrasikan ke dalam seluruh siklus pembangunan di Bumi Handep Hapakat yang kita cintai ini, ” ucap H Ahmad Rifa’i
Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah Bupati menegaskan bahwa komitmen PUG tidak akan berjalan optimal tanpa adanya aksi nyata dalam aspek anggaran.
Oleh karena itu, tegas Bupati penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) wajib dioptimalkan.
” Setiap dinas harus mampu menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) dengan tajam, ” tegasnya
Ia menyebutnya bahwa anggaran yang kita miliki harus mampu menjawab kebutuhan riil yang berbeda antara laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
” Gender responsif bukan berarti membagi anggaran sama rata 50 : 50, melainkan mengalokasikan sumber daya secara adil guna menyelesaikan kesenjangan yang ada di lapangan, ” tegasnya
Ia menjelaskan bahwa penerapan PPRG yang tepat sasaran harus langsung diinterversikan ke dalam isu-isu strategis Kabupaten Pulang Pisau saat ini, diantaranya lain percepatan pencegahan dan penurunan stunting.
” Perempuan, khususnya ibu hamil dan menyusui, memegang peran sentral dalam intervensi gizi. Program penurunan stunting kita harus didukung oleh penganggaran responsif gender, mulai dari pemenuhan gizi, edukasi pengasuhan, hingga akses air bersih yang ramah keluarga, ” kata Bupati H Ahmad Rifa’i
Kemudian pemberdayaan perempuan dan penanggulangan kemiskinan, dimana kemiskinan ekstrem sering kali berdampak lebih berat pada perempuan (feminisasi kemiskinan).
” Kita harus memperkuat program pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku UMKM melalui kemudahan modal, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha berbasis gender. Perempuan yang berdaya secara ekonomi akan menjadi pilar utama pengentasan kemiskinan keluarga, ” pungkasnya
Selanjutnya peningkatan perwakilan perempuan di sektor politik dan publik, dan perlu terus mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan.
” Keterwakilan perempuan baik di lembaga legislatif, birokrasi pemerintahan, hingga keterlibatan dalam Musrenbang tingkat desa harus ditingkatkan. Kebijakan publik yang dihasilkan akan jauh lebih komprehensif dan humanis jika perspektif perempuan ikut mewarnainya, ” tandasnya. (BRP)
