baritorayapost.com, PALANGKA RAYA – Aksi massa berselimut amarah yang menamakan diri Gerakan Palangka Raya Gelap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, menyerbu Kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Palangka Raya hingga Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Kalimantan Tengah.
Krisis pemadaman listrik bergilir di Kota Palangka Raya kembali memicu aksi protes. Massa yang tergabung dalam Gerakan Palangka Raya Gelap (GPG) menggelar unjuk rasa pada Kamis (30/7/2026), dengan mendatangi Kantor PT PLN (Persero) UP3 Palangka Raya hingga Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Kalimantan Tengah, Istana Isen Mulang.
Aksi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Massa mendatangi Kantor PLN UP3 Palangka Raya untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pemadaman listrik bergilir yang dinilai telah berdampak luas terhadap masyarakat, pelaku UMKM, hingga aktivitas pelayanan publik.
Namun, massa mengaku kecewa setelah General Manager PLN tidak bersedia menemui mereka di Kantor PLN UP3 Palangka Raya. Tidak mendapatkan kepastian, massa kemudian bergerak menuju Rujab Gubernur Kalimantan Tengah.
Setibanya di depan Istana Isen Mulang, massa tertahan di gerbang dan tidak diperkenankan masuk ke dalam kawasan Rujab. Situasi kemudian berkembang menjadi ruang dialog setelah Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran turun langsung memediasi massa dengan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (IUD) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng), Iwan Soelistijino.
Dalam aksi tersebut, Koordinator Lapangan GPG Joseph F.J.W. membacakan enam poin tuntutan yang ditujukan kepada PT PLN (Persero) UP3 Palangka Raya. Enam tuntutan GPG
- Pertama, GPG meminta PLN menyampaikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai polemik pemadaman listrik bergilir sekaligus solusi konkret untuk mengatasinya.
- Kedua, GPG menuntut PLN memberikan ganti rugi materiil secara penuh (actual damage cost) terhadap kerugian riil masyarakat yang terdampak pemadaman, termasuk kerugian pelaku UMKM akibat terhentinya operasional, kerusakan peralatan elektronik rumah tangga, serta hilangnya produktivitas kerja akibat terganggunya jaringan internet.
- Ketiga, GPG menuntut PLN konsisten melakukan kalkulasi dan memberikan pengurangan tagihan secara otomatis kepada konsumen yang terdampak pemadaman di luar batas Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), sebagaimana yang mereka rujuk dalam Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025 Pasal 6 ayat (1) huruf (a) juncto Pasal 6A ayat (4) huruf (c), tanpa membebankan konsumen untuk mengajukan klaim secara manual.
- Keempat, GPG meminta General Manager PT PLN (Persero) UID Kalselteng dicopot atau mengundurkan diri karena dinilai tidak mampu mengatasi polemik pemadaman listrik.
- Kelima, GPG meminta Manajer PT PLN (Persero) UP3 Palangka Raya dicopot atau mengundurkan diri karena dinilai belum mampu memberikan solusi terhadap persoalan pemadaman.
- Keenam, GPG meminta PLN segera menghentikan pemadaman listrik bergilir yang berdampak terhadap masyarakat Kota Palangka Raya.
GM PLN Tolak Teken Tuntutan
Dalam mediasi di depan Istana Isen Mulang, GM PLN UID Kalselteng Iwan Soelistijino hadir dan memberikan penjelasan kepada massa. Namun, Iwan menolak menandatangani enam poin tuntutan yang dibacakan GPG. Ia menjelaskan bahwa sejumlah tuntutan, khususnya terkait perombakan struktur pejabat PLN dan kompensasi menyeluruh, berada di luar kewenangannya.
Sikap tersebut kemudian memicu kekecewaan massa. Juru Bicara GPG, Fiteli, menegaskan pihaknya tidak akan menghentikan gerakan dan akan terus mengawal persoalan pemadaman listrik di Palangka Raya. “General Manager tidak mau menandatangani poin tuntutan kita. Maka mulai besok sampai satu bulan ke depan, kita akan aksi di Kantor PLN UP3 Palangka Raya,” tegas Fiteli di lokasi.
Di tengah ketegangan aksi, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran turun langsung menjembatani pertemuan antara massa GPG dan GM PLN UID Kalselteng.
Ketegangan mereda saat Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, langsung turun menemui massa di depan pintu gerbang Rujab.
Langkah berani ini seketika mengubah tensi demonstrasi yang semula memanas menjadi ruang dialog terbuka.Respon Emosional Gubernur: “Sakitnya Masyarakat, Sakitnya Gubernur!.
“Di hadapan ratusan demonstran yang riuh, Agustiar Sabran menyampaikan orasi simpatik yang menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan merasakan penderitaan yang sama, tukasnya (Lsy/BRP)
