Sebagai perempuan adat, Mardiana sangat kecewa karena merasa ini bukan hasil diberikan oleh diwariskan oleh pemerintah, kabupaten Barito Timur namun ini tanah masyarakat hasil perjuangan hasil tetesan darah, air mata dan keringat oleh para pejuang nenek moyang.
“Jadi saya mohon pemerintah daerah harus proaktif dalam mengatasi masalah pelanggaran apapun karena pemerintah yang tahu, pemerintah yang membuat undang-undang, pemerintah yang membuat aturan mereka tahu apa ada pelanggaran atau tidak Itu yang saya minta,” harapnya.
Sebelumnya salah satu warga desa Dorong, Anigoru kepada awak media ini. Dirinya minta keseriusan pemerintah daerah untuk dapat perhatikan akses utama jalan Tamiang Layang-Hayaping yang berdekatan dengan aktivitas tambang.
“Aktivitas tambang batubara yang beroperasi di wilayah desa Dorong ini sangat menghawatirkan, karena jarak antara bibir tambang dengan jalan poros ini sangat dekat,” ucap Anigoru di Tamiang Layang, Rabu (19/06/2024).
