Dilanjutkannya, apakah ada bentuk kerjasama atau apa, tapi kalau saya paling tinggi bahwa lahan ini dikembalikan pada masyarakat dan kemudian juga berikutnya selalu pengelolaan itu dikembaliakn kepada pemerintah daerah jalan yang dipersengketakan ini.
“Saya hanya melihat itu, karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja biasa menyerahkan lahan, gedung dan lainnya, juga alat berat kepada pemerintah daerah dari hasil yang diperoleh di KPK, hasil korupsi kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah, untuk dikelola di berikan pada masyarakat juga,” ungkapnya.
Kalau ini Pertamina katakanlah sudah tidak memakai dan tiba-tiba timbul sertifikat hak pakai, ini menurut saya satu yang tidak benar.
Maka saya, akan minta Pertamina untuk menyerahkan kepada Bupati untuk dikelola sebagai jalan umum, soal nanti bagaimana bentuknya itu memberikan kesehatan masyarakat, nanti biar Bupati yang mengurus.
