“Saya akan berjuang sertifikat hak pakai dari Pertamina itu dibatalkan, karena memang, satu dulu ini kan hanya 6 m dan itupun hanya sepotong-potong masyarakat adat mengatakan bahwa itu hanya untuk tanaman, belum pernah ada upacara penggantian,” tuturnya.
Harusnya pemerintah pusat termasuk Pertamina menghormati hak-hak adat itu dan putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan, rakyatlah yang paling berdaulat akan tanah, ya sudah kita perjuangkan untuk itu dan sampai datang ke sini itu memang saya melihat masyarakat memang lebih berhak untuk mendapatkan kesejahteraan itu.
“Saya ke beberapa tempat melihat, masyarakat itu hanya penonton terhadap proses penambangan misalnya, tapi setidaknya nasyarakat sini sudah menjadi mitra, itu sudah lebih baik, kemarin saya membela di Tapin itu sudah menjadi mitra, sehingga bisa berbisnis juga dalam pengangkutan dan mereka bisa menjadi lebih sejahtera, jadi tidak hanya menjadi karyawan,” terang Boyamin.
Semestinya minimal seperti ini, bahwa tambang-tambang ini bermitra dengan masyarakat, minimal untuk pengangkutan, lebih besar lagi nanti kalau berpikir habis, dicabut diberikan kepada koperasi-koperasi masyarakat dan masyarakatlah yang akan menikmati keuntungan lebih besar.
“Saya sampai bermimpi memperjuangkan nanti izin-izin tambang itu adalah milik koperasi,” harapnya.
