Lebih lanjut dijelaskan Badowo, bagaimana eksekusi itu bisa dilaksanakan oleh pengadilan, masyarakat yang merasa punya hak, punya sertikat, SKT rame-rame menggugat untuk menggugugurkan sertifikat hak pakai itu, karena negara kita negara hukum.
Jadi kesimpulan sosialisasi hari ini diantanya satu, bagaimana menggugurkan sertifikat hak pakai, yang kedua bagaimana masyarakat bisa memperoleh kesejahteran dari lalulintas jalan yang digunakan oleh perusahaan.
Ketiga, sebagaimana anjuran yang disampaikan Boyamin Saiman agar masyarakat membentuk sebuah koperasi untuk pengelolaan jalan sebagai payung hukumnya, soal pengutan harus sesuai Perda jadi tidak bisa ditentukan sendiri, tutup Badowo mengakhiri wawancara.
Pada kegiatan tersebut tampak hadir pemilik lahan, Dinas Perhubungan, Kepala Desa, tokoh adat, tokoh masyakat dan undangan lainnya. (BRP/Red).
